TY  - THES
N1  - Dr. Faiq Tobroni, M.H
ID  - digilib72513
UR  - https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/72513/
A1  - Fahmi Kurniawan, S.H, NIM.: 23203011180
Y1  - 2025/06/10/
N2  - Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 menimbulkan kontroversi, khususnya pada ketentuan Pasal 16A yang mengatur pemberian Hak Guna Usaha (HGU) kepada investor dengan jangka waktu maksimal 190 tahun. Ketentuan ini menimbulkan problematika mendasar terkait keadilan dalam distribusi agraria, kecenderungan keberpihakan kebijakan terhadap kepentingan modal, serta potensi konflik dengan masyarakat adat dan kerusakan lingkungan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kekhawatiran atas kecenderungan legislasi yang tidak mencerminkan prinsip keadilan substantif dalam hukum nasional dan nilai-nilai etika hukum Islam.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta bersifat kualitatif-analitis. Teori utama yang digunakan adalah Critical Legal Studies (CLS), yang menelaah hukum sebagai konstruksi sosial yang sarat dengan kepentingan kekuasaan, serta teori Maq??id asy-Syar??ah yang menekankan perlindungan terhadap lima prinsip dasar, yaitu agama (?if? ad-d?n), jiwa (?if? an-nafs), akal (?if? al-?aql), harta (?if? al-m?l), dan keturunan (?if? an-nasl). Sumber data yang dianalisis mencakup peraturan perundang-undangan agraria, literatur hukum, serta teks-teks otoritatif keislaman klasik dan kontemporer.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan HGU dalam Pasal 16A Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 berpotensi memperkuat dominasi kepentingan investor dalam penguasaan lahan dan mengabaikan prinsip keadilan distributif. Dalam perspektif CLS, kebijakan tersebut merupakan instrumen hukum yang cenderung memfasilitasi kepentingan ekonomi-politik kelompok dominan. Sementara itu, dari sudut pandang Maqasid asy-Syar??ah, kebijakan ini dinilai belum memenuhi prinsip kemaslahatan umum (al-ma?la?ah al-??mmah) karena dapat menimbulkan kerusakan lingkungan, mengancam keberlangsungan masyarakat lokal, serta mengabaikan prinsip keadilan intergenerasional. Oleh karena itu, tesis ini merekomendasikan peninjauan ulang terhadap ketentuan HGU di IKN agar selaras dengan nilai-nilai keadilan sosial dalam hukum nasional dan maq??id syar??ah dalam hukum Islam.
PB  - UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
KW  - Hak Guna Usaha (HGU); Critical Legal Studies (CLS); Maqa?id asy-Syari?ah
M1  - masters
TI  - KEBIJAKAN HAK GUNA USAHA DI IBU KOTA NUSANTARA DALAM TINJAUAN CRITICAL LEGAL STUDIES DAN MAQASID ASY-SYARI?AH
AV  - restricted
EP  - 173
ER  -