@phdthesis{digilib72594,
           month = {July},
           title = {PEMIKIRAN MOH. HATTA TENTANG PERAN PEMERINTAH DALAM EKONOMI INDONESIA ( PERSPEKTIF SYARI'AH ISLAM )},
          school = {UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA},
          author = {NIM.: 95382420 Musbagh Ni'am},
            year = {2000},
            note = {Drs. Oman Fathurrohman S.W., M.Ag. dan Drs. Ach. Pattiroy, MA - Digitalisasi},
        keywords = {Ekonomi Sosialis, Moh. Hatta, Peran Pemerintah, Syariah Islam, Koperasi},
             url = {https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/72594/},
        abstract = {Penelitian ini mengkaji pemikiran Moh. Hatta tentang peran pemerintah dalam ekonomi sosialis Indonesia dari perspektif syariah Islam. Latar belakang penelitian ini adalah pemikiran Hatta yang menolak sistem kapitalisme dan liberalisme serta berupaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui sistem ekonomi sosialisme. Tujuannya adalah untuk memahami ide Moh. Hatta tentang sistem ekonomi sosialis Indonesia, menganalisis pemikirannya dari sudut pandang hukum Islam, dan membandingkannya dengan pemikiran bagi umat Islam serta masyarakat Indonesia pada umumnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research), yang mengumpulkan data dari buku, makalah, dan dokumen lain yang berkaitan dengan peran pemerintah dalam ekonomi sosialis Indonesia menurut pemikiran Moh. Hatta dan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gagasan campur tangan pemerintah dalam perekonomian menurut hukum Islam didasarkan pada empat landasan, yaitu: adanya kesadaran akan keimanan, adanya dorongan untuk tujuan moral dan kemanusiaan, adanya aturan yang perlu dilaksanakan agar lahir masyarakat yang adil, serta adanya kekuasaan untuk mencegah penyimpangan. Kesimpulannya, peran pemerintah dalam ekonomi sosialis Indonesia yang ditinjau dari hukum Islam adalah untuk menciptakan peluang bagi koperasi, menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak, serta melakukan campur tangan dalam perekonomian untuk mencegah penyimpangan}
}