The repository administrator has not yet configured an RDF license.
PENEGAKAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA STUDI KASUS PERISTIWA KILOMETER 50
Penelitian ini membahas tentang penegakan hukum dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam peristiwa penembakan enam anggota Laskar Front Pembela Islam (FPI) oleh aparat kepolisian di Kilometer 50 Tol Jakarta- Cikampek pada tahun 2020. Peristiwa ini menimbulkan kontroversi dan kekhawatiran serius mengenai akuntabilitas negara dalam menegakkan hukum serta menjaga prinsip-prinsip hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup yang merupakan hak non-derogable dalam hukum nasional dan internasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif-analitis. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, serta Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada bahan hukum sekunder seperti jurnal, buku, laporan Komnas HAM, dan berita-berita yang relevan. Kerangka teoritis penelitian ini didasarkan pada tiga teori utama: Teori Hak Asasi Manusia, Teori Keadilan, dan Teori Penegakan Hukum. Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa terdapat indikasi kuat pelanggaran HAM berat, khususnya terhadap empat korban yang ditembak dalam kondisi telah berada dalam penguasaan aparat. Laporan Komnas HAM menyebutkan adanya dua segmen kejadian berbeda: satu yang diklaim sebagai baku tembak dan satu lagi yang menunjukkan pembunuhan di luar proses hukum (extrajudicial killing). Penelitian ini juga mengungkap berbagai hambatan dalam penegakan hukum kasus ini, antara lain lemahnya transparansi proses penyelidikan, minimnya akuntabilitas aparat, serta kuatnya intervensi politik dan kekuasaan dalam proses hukum. Hal ini menunjukkan kegagalan negara dalam menjunjung tinggi prinsip due process of law, keadilan substantif, dan rule of law sebagai dasar dari negara hukum demokratis. Proses hukum yang terjadi pasca-kejadian dinilai belum mampu menjawab kebutuhan keadilan bagi keluarga korban maupun masyarakat secara umum. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya penguatan mekanisme akuntabilitas aparat negara, peningkatan independensi lembaga penegak hukum, serta reformasi institusi keamanan agar lebih menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selain itu, peneliti menekankan perlunya evaluasi terhadap praktik kekuasaan negara agar tidak digunakan secara represif terhadap masyarakat sipil. Kasus Kilometer 50 menjadi cerminan penting mengenai tantangan besar yang masih dihadapi Indonesia dalam menegakkan hukum secara adil dan manusiawi. Oleh karena itu, studi ini diharapkan dapat menjadi kontribusi akademik untuk mendorong perubahan ke arah sistem hukum yang lebih berkeadilan dan berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan.
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PENEGAKAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA STUDI KASUS PERISTIWA KILOMETER 50 (Text)
PENEGAKAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA STUDI KASUS PERISTIWA KILOMETER 50 (Other)
HTML Summary of #72781 PENEGAKAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA STUDI KASUS PERISTIWA KILOMETER 50