…
comment: The repository administrator has not yet configured an RDF license.
primary topic: ANALISIS KEWENANGAN KPK DALAM MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)

ANALISIS KEWENANGAN KPK DALAM MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)
type: Thesis
type: Article
abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melaksanakan putusan pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Fokus penelitian adalah memahami ruang lingkup kewenangan eksekutorial KPK serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, serta akan dikaji menggunakan teori kewenangan guna mengetahui sejauh apa batasan kewenangan. Selain itu, akan membahas bagaimana efektivitas Undang-Undang sebagai landasan hukumnya. Dalam UU tersebut, tidak disebutkan secara eksplisit bahwa KPK memiliki kewenangan eksekusi, namun terdapat hubungan koordinatif antara KPK dan Kejaksaan yang memungkinkan KPK menjalankan fungsi eksekutorial. Ambiguitas regulasi ini menciptakan celah interpretasi yang perlu dikaji mendalam untuk memastikan kepastian hukum dalam pemberantasan korupsi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif, menganalisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan praktik kelembagaan. Kajian dilakukan melalui studi dokumen dan analisis kasus eksekusi putusan korupsi yang telah dilaksanakan KPK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara yuridis KPK memiliki dasar untuk melaksanakan eksekusi putusan pengadilan melalui konstruksi hukum koordinasi kelembagaan, tetapi dalam praktiknya terdapat berbagai kendala seperti tumpang tindih kewenangan, hambatan teknis dan administratif, serta tantangan dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. Kompleksitas pengembalian aset korupsi yang sering melibatkan instrumen keuangan modern dan lintas negara mempersulit proses eksekusi. Penelitian ini juga mengkaji kewenangan KPK melalui pendekatan teori kewenangan Hans Kelsen, efektivitas hukum Lawrence Friedman, dan siyasah qadhaiyyah dalam perspektif hukum Islam. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa KPK tidak memiliki kewenangan langsung dalam melaksanakan putusan pengadilan, karena jika ditinjau berdasarkan…
date: 2025-06-16
status: published
author list: authors
type: EPrint
type: ThesisEPrint
is part of: repository
has document: ANALISIS KEWENANGAN KPK DALAM MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) (Text)
has version: ANALISIS KEWENANGAN KPK DALAM MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) (Text)
has published: ANALISIS KEWENANGAN KPK DALAM MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) (Text)
has document: ANALISIS KEWENANGAN KPK DALAM MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) (Other)
subject: 353.4 Komisi Pemberantasan Korupsi

ANALISIS KEWENANGAN KPK DALAM MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) (Text)
type: Document
has file: 21103070029_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
has part: 21103070029_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf

ANALISIS KEWENANGAN KPK DALAM MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) (Text)
type: Document

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
type: Organization

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
type: Organization

NIM.: 21103070029 Dea Riyu Ananda
type: Person
given name: NIM.: 21103070029
family name: Dea Riyu Ananda

ANALISIS KEWENANGAN KPK DALAM MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) (Other)
type: Document
is version of: ANALISIS KEWENANGAN KPK DALAM MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) (Text)
is volatile version of: ANALISIS KEWENANGAN KPK DALAM MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) (Text)
islightbox thumbnail version of: ANALISIS KEWENANGAN KPK DALAM MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) (Text)

ANALISIS KEWENANGAN KPK DALAM MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) (Other)
type: Document
is version of: ANALISIS KEWENANGAN KPK DALAM MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) (Text)
is volatile version of: ANALISIS KEWENANGAN KPK DALAM MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) (Text)
ispreview thumbnail version of: ANALISIS KEWENANGAN KPK DALAM MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) (Text)

ANALISIS KEWENANGAN KPK DALAM MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) (Other)
type: Document
is version of: ANALISIS KEWENANGAN KPK DALAM MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) (Text)
is volatile version of: ANALISIS KEWENANGAN KPK DALAM MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) (Text)
ismedium thumbnail version of: ANALISIS KEWENANGAN KPK DALAM MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) (Text)

ANALISIS KEWENANGAN KPK DALAM MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) (Other)
type: Document
is version of: ANALISIS KEWENANGAN KPK DALAM MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) (Text)
is volatile version of: ANALISIS KEWENANGAN KPK DALAM MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) (Text)
issmall thumbnail version of: ANALISIS KEWENANGAN KPK DALAM MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) (Text)

ANALISIS KEWENANGAN KPK DALAM MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) (Other)
type: Document
is version of: ANALISIS KEWENANGAN KPK DALAM MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) (Text)
is volatile version of: ANALISIS KEWENANGAN KPK DALAM MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) (Text)
islightbox thumbnail version of: ANALISIS KEWENANGAN KPK DALAM MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) (Text)
has file: lightbox.jpg
has part: lightbox.jpg

ANALISIS KEWENANGAN KPK DALAM MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) (Other)
type: Document
is version of: ANALISIS KEWENANGAN KPK DALAM MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) (Text)
is volatile version of: ANALISIS KEWENANGAN KPK DALAM MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) (Text)
ispreview thumbnail version of: ANALISIS KEWENANGAN KPK DALAM MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) (Text)
has file: preview.jpg
has part: preview.jpg

ANALISIS KEWENANGAN KPK DALAM MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) (Other)
type: Document
is version of: ANALISIS KEWENANGAN KPK DALAM MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) (Text)
is volatile version of: ANALISIS KEWENANGAN KPK DALAM MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) (Text)
ismedium thumbnail version of: ANALISIS KEWENANGAN KPK DALAM MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) (Text)
has file: medium.jpg
has part: medium.jpg

ANALISIS KEWENANGAN KPK DALAM MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) (Other)
type: Document
is version of: ANALISIS KEWENANGAN KPK DALAM MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) (Text)
is volatile version of: ANALISIS KEWENANGAN KPK DALAM MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) (Text)
issmall thumbnail version of: ANALISIS KEWENANGAN KPK DALAM MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) (Text)
has file: small.jpg
has part: small.jpg

HTML Summary of #72783 ANALISIS KEWENANGAN KPK DALAM MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)
format: text/html
primary topic: ANALISIS KEWENANGAN KPK DALAM MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)

353.4 Komisi Pemberantasan Korupsi
type: Concept