The repository administrator has not yet configured an RDF license.
KESEJAHTERAAN HEWAN DALAM PENYEMBELIHAN: RESPONS MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH TERHADAP FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG PEMINGSANAN HEWAN SEMBELIHAN
Tesis ini bertujuan menjelaskan perbedaan pandangan dan respon antara Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh terkait penggunaan metode stunning (pemingsanan) sebelum penyembelihan hewan dalam konteks penyembelihan halal. Selain itu, tesis ini juga mengkaji bagaimana fatwa MPU Aceh terhadap stunning dibentuk sebagai bentuk penegasan identitas keagamaan lokal yang berbeda dengan pendekatan kompromis MUI terhadap modernitas industri halal dan standar kesejahteraan hewan global. Diskusi mengenai stunning dalam penyembelihan halal selama ini banyak difokuskan pada aspek teknis dan fikih hukum Islam. Tesis ini melanjutkan diskursus tersebut ke ranah otoritas keagamaan, konstruksi sosial atas konsep kesejahteraan hewan, dan konflik pluralisme hukum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-eksploratif di Banda Aceh. Data diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur, dokumen resmi, dan literatur, lalu dianalisis secara tematik dengan model Miles dan Huberman. Analisis didukung oleh teori konstruksi sosial Peter L. Berger untuk menelaah bagaimana makna kesejahteraan hewan dan fatwa dibangun dalam konteks sosial, serta teori interlegalitas Boaventura de Sousa Santos untuk memahami interaksi dan kontestasi antara fatwa MUI dan MPU Aceh dalam ruang pluralisme hukum. Penelitian ini berargumen bahwa respon MPU Aceh terhadap fatwa MUI selain berbeda dalam menilai kesejahteraan hewan juga merupakan bentuk resistensi normatif-lokal terhadap hegemoni otoritas pusat dalam penentuan hukum halal nasional. Penolakan MPU Aceh terhadap metode stunning yang dibolehkan oleh MUI bukan semata soal teknis penyembelihan atau perbedaan metode istinbat, tetapi mencerminkan kontestasi otoritas, di mana MPU Aceh memosisikan dirinya sebagai penjaga otentisitas syariat dalam ruang sosial yang khas: masyarakat Aceh dengan kekhususan syariat Islam-nya. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun MPU Aceh menolak stunning secara normatif, secara praksis mereka tidak dapat sepenuhnya menolak produk hasil stunning bersertifikat halal MUI yang beredar di Aceh. Hal ini disebabkan keterbatasan otoritas MPU dalam pengawasan distribusi daging impor dan dominasi sertifikasi nasional oleh BPJPH dan LPPOM MUI. Tesis ini memperlihatkan bagaimana fatwa tidak hanya berfungsi sebagai produk hukum Islam, tetapi juga sebagai medan kontestasi kekuasaan, identitas, dan legitimasi di era globalisasi halal.
PASCASARJANA, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
KESEJAHTERAAN HEWAN DALAM PENYEMBELIHAN: RESPONS MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH TERHADAP FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG PEMINGSANAN HEWAN SEMBELIHAN (Text)
KESEJAHTERAAN HEWAN DALAM PENYEMBELIHAN: RESPONS MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH TERHADAP FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG PEMINGSANAN HEWAN SEMBELIHAN (Other)
HTML Summary of #72852 KESEJAHTERAAN HEWAN DALAM PENYEMBELIHAN: RESPONS MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH TERHADAP FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG PEMINGSANAN HEWAN SEMBELIHAN