The repository administrator has not yet configured an RDF license.
ANALISIS PENERAPAN GOOD GOVERNANCE TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR KELURAHAN KABUPATEN SUMENEP PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI KASUS DESA KALEBENGAN KECAMATAN RUBARU)
Desa Kalebengan, Kecamatan Rubaru merupakan salah satu desa di Kabupaten Sumenep yang dianggap membutuhkan perbaikan baik dalam aspek pelayanan publik yang tidak sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik. Misalnya transparansi keuangan, seharusnya mengenai transparansi pengguanaan anggaran desa dipublis melalui baliho dan lain sebagainya. Tetapi pada faktanya desa Kalebengan tidak melakukan hal tersebut, oleh karena itu masyarakat tidak mengetahui sejauh mana penggunaan anggaran desa. Selain itu, pelayanan yang diberikan cukup lambat mengenai administrasi, misalnya dalam mengeluarkan surat keterangan dan sebagainya. Dengan demikian penelitian unu bertujuan untuk menjawab Bagaimana penerapan good governance pada pelayanan publik di Kantor Desa Kalebengan Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep? Dan Bagaimana pelayanan publik di Kantor Desa Kalebengan Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep perspektif fiqh siyasah? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan prinsip good governance di Desa Kalebengan masih belum berjalan optimal. Rendahnya partisipasi masyarakat, ketidakmerataan akses informasi, serta akuntabilitas pelayanan yang belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan dasar warga menjadi tantangan utama. Selain itu, efektivitas pelayanan publik terhambat oleh keterbatasan sarana dan prasarana, sementara efisiensi belum tercapai karena pemanfaatan sumber daya yang ada kurang maksimal. Pelayanan publik di Desa Kalebengan masih menghadapi berbagai kendala yang menghambat penerapan prinsip-prinsip utama fiqih siyasah, yaitu kemaslahatan umum (maslahah ‘ammah), pencegahan kemudaratan (mafsadah), pertanggungjawaban (mas’uliyyah), dan keadilan (‘adalah). Rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana, serta distribusi informasi yang belum merata menjadi faktor utama yang membuat pelayanan belum optimal dan belum sepenuhnya selaras dengan amanah syariat.
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
ANALISIS PENERAPAN GOOD GOVERNANCE TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR KELURAHAN KABUPATEN SUMENEP PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI KASUS DESA KALEBENGAN KECAMATAN RUBARU) (Text)
ANALISIS PENERAPAN GOOD GOVERNANCE TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR KELURAHAN KABUPATEN SUMENEP PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI KASUS DESA KALEBENGAN KECAMATAN RUBARU) (Other)
HTML Summary of #72993 ANALISIS PENERAPAN GOOD GOVERNANCE TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR KELURAHAN KABUPATEN SUMENEP PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI KASUS DESA KALEBENGAN KECAMATAN RUBARU)