The repository administrator has not yet configured an RDF license.
IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI KABUPATEN KULON PROGO PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 menjadi tonggak penting dalam pengakuan dan perlindungan hak-hak administrasi kependudukan bagi penghayat kepercayaan di Kabupaten Kulon Progo. Masyarakat ini menganut beragam kepercayaan lokal, seperti Paguyuban Banyu Bening, Hak Sejati, Tulis Tanpo Papan, Persatuan Eklasing Budi Murka, dan lainnya. Penganut Penghayat Kepercayaan di Kabupaten Kulon Progo masih memegang teguh nilai-nilai spiritual warisan luhur dan ritual tradisional. Banyak tantangan berupa stigmasi sosial dan kendala administrasi berupa mempertahankan identitas spiritual sambil beradaptasi dengan perkembangan zaman. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, penghayat kepercayaan di Kabupaten Kulon Progo kini mendapatkan pengakuan resmi dan dapat mencantumkan keterangan "Kepercayaan Terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa" pada kolom agama di KTP. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi pemenuhan hak administrasi kependudukan penghayat kepercayaan di Kabupaten Kulon Progo pasca putusan tersebut dalam perspektif siyasah dusturiyah. Fokus penelitian terletak pada pelaksanaan pencatatan kependudukan, hambatan yang dihadapi, serta upaya pemerintah dalam memastikan aksesibilitas layanan administrasi kependudukan bagi penghayat kepercayaan. Skripsi ini disusun menggunakan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan Yuridis Empiris. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah hasil wawancara langsung dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo serta Kelompok Penganut Kepercayaan. Metode yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo telah melakukan berbagai upaya penting untuk memenuhi hak administratif penduduk bagi pemeluk agama. Misalnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo telah menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang memuat kolom tentang agama penghayat. Namun, sejumlah tantangan masih ditemukan, termasuk kurangnya pemahaman masyarakat, keterbatasan sumber daya, serta resistensi budaya yang menghambat pelaksanaan kebijakan secara optimal. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, upaya ini mencerminkan penerapan prinsip keadilan substantif dalam hukum islam. Telah ditemukan fakta bahwasannya hanya ada 15 warga yang tercatat resmi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo. Hal ini dapat terjadi karena resistensi warga penghayat kepercayaan dalam pencatatan kepercayaannya dalam dokumen, serta belum ada regulasi terhadap peraturan perundang-undangan yang mengakomodir seluruh masyarakat penghayat kepercayaan untuk mendapatkan pelayanan publik.
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI KABUPATEN KULON PROGO PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (Text)
21103070122_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA (1).pdf
IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI KABUPATEN KULON PROGO PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (Other)
HTML Summary of #73201 IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI KABUPATEN KULON PROGO PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH