The repository administrator has not yet configured an RDF license.
KEBIJAKAN HAK ATAS TANAH BAGI WARGA KETURUNAN TIONGHOA DI KESULTANAN YOGYAKARTA TAHUN 1918-1975 M
Motif peneliti mengangkat topik tentang kebijakan hak atas tanah bagi warga keturunan Tionghoa di Kesultanan Yogyakarta didasarkan pada beberapa alasan. (1) Di Yogyakarta terdapat kebijakan yang membatasi Warga Negara Indonesia (WNI) keturunan Tionghoa untuk mempunyai hak milik atas tanah, (2) Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan satu-satunya daerah di Indonesia yang menerapkan kebijakan tersebut sehingga menjadi satu hal yang unik, (3) kebijakan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 yang menghendaki hubungan penuh antara WNI dengan bumi, air dan ruang angkasa di wilayah Indonesia. Oleh karena itu, peneliti ingin mengkaji faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya kebijakan tersebut. Penelitian ini adalah penelitian sosial-politik. Kebijakan sebagai sebuah produk hukum tidak muncul begitu saja. Peristiwa sejarah menjadi salah satu hal yang bisa mempengaruhi munculnya suatu kebijakan. Hal ini juga berlaku pada kebijakan hak atas tanah bagi warga keturunan Tionghoa di Kesultanan Yogyakarta tahun 1918-1975 M. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosial-politik. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori kelembagaan (institutional theory) yang dikemukakan oleh Douglass C. North. Metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian sejarah yang meliputi heuristik, verifikasi, interpretasi dan historiografi. Pengumpulan data dilakukan melalui library research atau penelitian pustaka dengan mengkaji sumber primer dan sumber sekunder yang terkait. Sumber primer terdiri dari arsip, majalah dan surat kabar. Sumber sekunder terdiri dari buku, skripsi, jurnal dan artikel website. Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan hak atas tanah bagi warga keturunan Tionghoa di Kesultanan Yogyakarta dipengaruhi oleh hukum adat yang berlaku di wilayah tersebut. Hukum adat yang berlaku di Yogyakarta tidak mengatur kepemilikan hak milik tanah bagi warga non pribumi. Dalam hal ini, warga keturunan Tionghoa termasuk dalam kategori warga non pribumi. Oleh karena itu, warga keturunan Tionghoa di wilayah Kesultanan Yogyakarta tidak diperkenankan memiliki hak milik atas tanah.
FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
KEBIJAKAN HAK ATAS TANAH BAGI WARGA KETURUNAN TIONGHOA DI KESULTANAN YOGYAKARTA TAHUN 1918-1975 M (Text)
KEBIJAKAN HAK ATAS TANAH BAGI WARGA KETURUNAN TIONGHOA DI KESULTANAN YOGYAKARTA TAHUN 1918-1975 M (Other)
HTML Summary of #73446 KEBIJAKAN HAK ATAS TANAH BAGI WARGA KETURUNAN TIONGHOA DI KESULTANAN YOGYAKARTA TAHUN 1918-1975 M