The repository administrator has not yet configured an RDF license.
PERBANDINGAN HUKUM POLIGAMI DALAM UNDANG -UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM KOMERSIAL BAB 5 TAHUN 1973 TENTANG PERKAWINAN THAILAND
Poligami adalah suatu perkawinan atau pernikahan lebih dari satu. Poligami di bedakan menjadi dua, yaitu poligami dan poliandri. Poligami adalah seorang suami yang memiliki istri lebih dari satu. Poliandri adalah seorang istri yang memiliki suami lebih dari satu. Fokus penulis dalam skripsi ini, yaitu Perbandingan Hukum Poligami Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-undang Perdata Dan Hukum Komersial Bab 5 Tahun 1973 Tentang Perkawinan Thailand. Permasalan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah; Bagaimana ketentua hukum poligami dalam hukum perkawinan Indonesia dan hukum perkawinan Thailand. dan Bagaimana persamaan dan perbedaan hukum poligami menurut hukum perkawinan lndonesia dan Thailand. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perbandingan hukum, metode penelitian metode kualitatif dan jenis penelitian yang digunakan penelitian pustaka (library reaserch ). Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis-komparatif. Maksudnya penelitian ini akan mendeskripsikan secara rinci peraturaran-peraturan yang berkaitan dengan poligami dalam hukum Indonesia maupun dalam hukum Thailand yang kemudian akan dianalisis dan pada tahap akhir akan membandingkan antara kedua sistem hukum tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa: Ketentuan Hukum menurut Undang-undang Perkawinan di Indonesia adalah memberi kemungkinan kepada seorang suami untuk melakukan poligami. Dan bagi seorang suami yang ingin berpoligami diharuskan meminta izin kepada pengadilan. Permintaan izin tersebut adalah dalam bentuk pengajuan perkara yang bersifat kontentius sengkata. Pengajuan perkara tersebut harus memenuhi alasan-alasan : Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Dan ketentuan hukum poligami mengikut Undang-undang Thailand poligami masih dibolehkan dan perkawinan itu dinamakan perkawinan yang sah tetapi tidak sempurna menurut hukum , karena suatu perkawinan itu harus dicatat secara rasmi di pengadilan dan syarat catatan itu hanya satu kali saja yaitu kali yang pertama. Persamaan dan perbedaan hukum poligami dalam Undang-undang Indonesia dan Undang-undang Thailand yaitu Persamaan asas yang di anut adalah asas monogami. Meskipun kedua negara menganut asas monogami tetapi perkawinan masih dapat dilakukan. Di Indonesia perkawinan poligami dapat dilakukan apabila sudah memenuhi ketentuan yang disyaratkan undang-undang. Sedangkan di Thailand poligami dapat diperlakukan dengan berdasarkan dengan hukum agama, akan tetapi perkawinan poligami tersebut dianggap tidak sempurna menurut hukum karena tidak bisa dicatatkan. Perbedaan hukum poligami dalam Undang-ungdang Indonesia dan Undng-undang Thailand yaitu hak-hak dan kewajibannya, dalam undang-undang Indonesia hak-hak dan kewajiban suami istri yang berpoligami sama dengan hak-hak dan kewajiban suami istri yang monogami, sedangkan menurut Undang-undang Thailand, hak-hak dan kewajiban suami istri yang berpoligami tidak sama dengan hak-hak dan kewajiban suami isrti yang monogami, karena dalam Undang-undang Thailand suami istri yang berpoligami mereka mempunyai hak-hak dan kewajibannya masing-masing. Kata Kunci: Poligami, Indonesia, Thailand.
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PERBANDINGAN HUKUM POLIGAMI DALAM UNDANG -UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM KOMERSIAL BAB 5 TAHUN 1973 TENTANG PERKAWINAN THAILAND (Text)
PERBANDINGAN HUKUM POLIGAMI DALAM UNDANG -UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM KOMERSIAL BAB 5 TAHUN 1973 TENTANG PERKAWINAN THAILAND (Other)
HTML Summary of #74092 PERBANDINGAN HUKUM POLIGAMI DALAM UNDANG -UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM KOMERSIAL BAB 5 TAHUN 1973 TENTANG PERKAWINAN THAILAND
297.8 Sekte-sekte dalam Islam (Perbandingan Mahzab, Fatwa Ulama)