The repository administrator has not yet configured an RDF license.
TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP RETRIBUSI PARKIR DI KAWASAN JALAN MALIOBORO YOGYAKARTA
Sistem penataaan parkir adalah salah satu bagian dari kerja pemerintah daerah terkait penataan kota. Malioboro merupakan salah satu kawasan paling iconic di Yogyakarta yang menjadi pusat kegiatan wisata, perdagangan, dan budaya. Kawasan malioboro ini memiliki dua jenis pemungutan biaya parkir yaitu parkir resmi yang dimana dikelola oleh pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan dan kantong parkir tidak resmi yang dikelola oleh pihak pribadi. terdapat kantong-kantong parkir resmi yang ditetapkan dengan tarif tertentu sedangkan parkir tidak resmi yang menyebar, memungut biaya yang lebih tinggi dari tarif resmi. Jika dilihat dari hukum Islam terkair retribusi parkir ini dan dari asas-asas penetapan hukum Islam dan praktik kejadian akad bertransaksi antar pengguna dan pengelola lahan parkir. Oleh karena itu, peneliti tertarik menelaah dan mengkaji adanya kesenjangan antara fakta dan teori terhadap peraturan daerah No. 1 tahun 2020 tentang retribusi parkir di tepi jalan umum. Penelitian ini merupakan field research atau penilitian lapangan yaitu metode penelitian dengan data yang diperoleh dari kegiatan lapangan. Teknik pengumpulan data penelitian ini yaitu dengan interview dan dokumentasi. Penelitian ini bersifat deskriftif. Pendekatakan penelitian ini adalah pendekatan normatif yuridis. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer yakni juru parkir serta pengunjung wisata Malioboro Yogyakarta dan sumber data sekunder yaitu skripsi, jurnal, internet atau dokumentasi dan lain-lain yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, retribusi parkir merupakan sumber pendapatan penting bagi pemerintah daerah untuk membiayai pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik. Jalan Malioboro sebagai kawasan wisata, perdagangan, dan budaya utama di Yogyakarta diatur secara khusus melalui Perda Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Namun, dalam implementasinya di lapangan, masih ditemukan berbagai permasalahan seperti praktik pungutan liar, ketidakpatuhan sebagian juru parkir terhadap tarif resmi, kurangnya pemberian karcis sebagai bukti pembayaran, serta lemahnya pengawasan dan sosialisasi dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan, sosialisasi yang lebih intensif, dan penerapan teknologi pembayaran modern agar prinsip-prinsip yang diatur dalam Perda benar-benar dapat diterapkan secara optimal. Kedua, dalam hukum Islam, akad ijārah yang diterapkan dalam transaksi parkir di kawasan jalan Malioboro sudah memenuhi rukun dan syarat ijārah dengan menjaga keadilan dan menghindari penganiayaan dalam situasi yang sulit. Oleh karena itu, retribusi parkir di kawasan jalan Malioboro sudah sesuai dengan prinsip akad ijārah dalam ekonomi Islam.
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP RETRIBUSI PARKIR DI KAWASAN JALAN MALIOBORO YOGYAKARTA (Text)
TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP RETRIBUSI PARKIR DI KAWASAN JALAN MALIOBORO YOGYAKARTA (Other)
HTML Summary of #74340 TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP RETRIBUSI PARKIR DI KAWASAN JALAN MALIOBORO YOGYAKARTA
297.273 Islam dan Ilmu Ekonomi, Perbankan Syariah, Lembaga Keuangan Syariah