%A NIM.: 21103070023 Muhammad Asyraf Ahmad
%O Dr. Moh. Tamtowi,M. Ag.
%T IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU
XXI/2023 TERHADAP SUPREMASI HUKUM DI INDONESIA
%X Penelitian ini berfokus pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU XXI/2023 yang mengubah syarat usia minimal calon presiden dan wakil presiden menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat dan kalangan akademisi. Keputusan ini menimbulkan pertanyaan mengenai supremasi hukum dan peran Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Permasalahan yang harus dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan dan implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU XXI/2023 terhadap supremasi hukum di Indonesia. Untuk menganalisis, penelitian metode yuridis normative dengan pendekatan studi kasus digunakan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU XXI/2023. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen peraturan perundang undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, dan literatur hukum yang relevan. Penelitian ini juga menggunakan teori supremasi hukum, politik hukum, dan prinsip prinsip fiqh siyasah sebagai dasar analisis. Kerangka teori ini dipilih untuk melihat hubungan antara kekuasaan politik, proses legislasi, dan tafsir hukum dalam pembentukan kebijakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memiliki implikasi yang luas, baik secara yuridis maupun politis. Dari sisi yuridis, putusan ini menunjukkan kecenderungan Mahkamah Konstitusi untuk bertindak sebagai positive legislator, bukan sekadar negative legislator. Hal ini dapat menciptakan preseden hukum yang memengaruhi integritas norma hukum dan menimbulkan potensi ketidakpastian hukum. Sementara itu, dari sisi politik, putusan ini mencerminkan adanya tarik menarik kepentingan yang dapat memengaruhi independensi lembaga yudikatif. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU XXI/2023 pada akhirnya menantang prinsip supremasi hukum dan menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai batas antara interpretasi konstitusional dan intervensi politik.
%K Mahkamah Konstitusi; supremasi hukum; politik hukum; Putusan 90/PUU XXI/2023,
%D 2025
%I UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
%L digilib74390