The repository administrator has not yet configured an RDF license.
IMPLEMENTASI PRINSIP DEMOKRASI DALAM HUKUM TATA NEGARA INDONESIA PADA MASA PEMERINTAHAN GUS DUR
Masalah yang diangkat dalam penelitian ini berasal dari urgensi demokrasi sebagai landasan utama dalam pelaksanaan hukum tata negara di Indonesia, terutama setelah periode Orde Baru. Reformasi membuka kesempatan besar untuk menguatkan nilai-nilai demokratis, namun kenyataannya, sistem ketatanegaraan di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan seperti lemahnya penerapan hukum, dominasi kalangan elit, dan minimnya perlindungan bagi hak-hak kelompok minoritas. Dalam kondisi ini, pemikiran dan praktik kepemimpinan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menjadi menarik untuk dianalisis karena memberikan sudut pandang tentang demokrasi yang tidak hanya berdasarkan prosedur, tetapi juga mengedepankan substansi dan etika. Oleh karena itu, studi ini memusatkan perhatian pada dua aspek: ajaran-ajaran demokrasi dan syura yang diterapkan Gus Dur dalam konteks hukum tata negara Indonesia, serta bagaimana penerapannya selama masa kepemimpinannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Studi ini mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode studi pustaka dan analisis normatif serta yuridis normatif. Data yang digunakan mencakup karya-karya Gus Dur, kebijakan hukum yang diterapkan pada masa pemerintahannya, serta dokumen hukum dan literatur ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan dengan merujuk pada teori demokrasi modern dan teori syura dalam Islam sebagai alat analisis. Penelitian ini juga mengkaji perubahan dalam ketatanegaraan Indonesia melalui perspektif sejarah mengenai reformasi dan kepemimpinan Gus Dur. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Gus Dur menerapkan prinsip demokrasi yang menekankan keberagaman, keadilan sosial, kebebasan sipil, serta penghormatan terhadap hak-hak kelompok minoritas. Prinsip-prinsip ini diwujudkan melalui kebijakan seperti pencabutan Inpres yang diskriminatif terhadap etnis Tionghoa, dan penguatan supremasi sipil. Nilai syura juga terlihat dalam cara kepemimpinannya yang inklusif dan dialogis. Sebagai kesimpulan, pemikiran dan praktik demokrasi yang diusung Gus Dur memberikan sumbangan besar dalam membentuk sistem hukum tata negara Indonesia yang adil, demokratis, dan bermoral.
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NIM.: 21103070047 Ahmad Navid Dzauqil Amin
IMPLEMENTASI PRINSIP DEMOKRASI DALAM HUKUM TATA NEGARA INDONESIA PADA MASA PEMERINTAHAN GUS DUR (Text)
IMPLEMENTASI PRINSIP DEMOKRASI DALAM HUKUM TATA NEGARA INDONESIA PADA MASA PEMERINTAHAN GUS DUR (Other)
HTML Summary of #74392 IMPLEMENTASI PRINSIP DEMOKRASI DALAM HUKUM TATA NEGARA INDONESIA PADA MASA PEMERINTAHAN GUS DUR