%0 Thesis
%9 Skripsi
%A Tajh Ibrahim Asmorokandhi, NIM.: 21103070049
%B FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
%D 2025
%F digilib:74455
%I UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
%K kepemimpinnan perempuan; legislasi; maslahah mursalah
%P 118
%T KETERWAKILAN PEREMPUAN PADA DPRD KABUPATEN MAGELANG MENURUT MASLAHAH MURSALAH
%U https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/74455/
%X Keterwakilan perempuan dalam badan legislatif merupakan aspek penting dalam demokrasi Indonesia, khususnya dalam konteks implementasi kebijakan afirmasi kuota 30% keterwakilan perempuan. Di Kabupaten Magelang, fenomena rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD periode 2024-2029 menjadi problematika serius, dimana dari 50 anggota dewan yang terpilih, hanya 5 orang perempuan (10%) yang berhasil memperoleh kursi legislatif. Kondisi ini terjadi meskipun terdapat 217 caleg perempuan yang berkompetisi dan mayoritas pemilih di Kabupaten Magelang adalah perempuan (504.811 orang).  Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif yang didukung data empiris. Sumber data primer diperoleh dari produk hukum seperti perundang-undangan, SK DPR, dan SK KPU, sedangkan data sekunder berasal dari literatur, jurnal, dan wawancara. Analisis dilakukan dengan mengintegrasikan teori keterwakilan perempuan Anne Phillips yang membedakan politics of idea dan politics of presence, serta konsep Maslahah Mursalah sebagai kerangka hukum Islam yang menekankan kemaslahatan umum dalam pengambilan kebijakan politik.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa minimnya keterwakilan perempuan berdampak pada menurunnya sensitivitas kebijakan terhadap isu gender, berkurangnya legitimasi demokrasi lokal, dan lemahnya kaderisasi politik perempuan. Dalam perspektif Maslahah Mursalah, keterwakilan perempuan bukan sekedar pemenuhan kuota administratif, melainkan keniscayaan untuk mewujudkan kemaslahatan yang berkelanjutan. Implementasi prinsip Maslahah Mursalah mengharuskan pendekatan komprehensif meliputi penguatan kapasitas perempuan, perubahan budaya politik, dan perlindungan hukum dalam proses pencalonan untuk mencapai representasi politik yang inklusif dan bermakna.
%Z Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.