The repository administrator has not yet configured an RDF license.
IMPLEMENTASI PP NOMOR 42 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG JAMINAN PRODUK HALAL PADA PELAKU USAHA NASI GORENG TEGAL DI KABUPATEN SLEMAN
Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, memiliki kebutuhan yang tinggi terhadap jaminan produk halal. Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2024 sebagai upaya untuk menjamin hal tersebut. Akan tetapi, implementasi peraturan ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama di daerah seperti Kabupaten Sleman, Yogyakarta, yang memiliki banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya di sektor kuliner seperti penjual nasi goreng Tegal. Banyak pelaku usaha yang belum memahami regulasi dan mekanisme sertifikasi halal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi PP Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal bagi pelaku usaha nasi goreng Tegal di Kabupaten Sleman, mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasinya, serta mengevaluasi kemaslahatan yang dihasilkan bagi pelaku usaha. Penelitian ini penting untuk memahami tantangan implementasi regulasi halal di tingkat UMKM dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus (live case study). Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif dengan metode penarikan penyimpulan menggunakan metode deduktif. Dalam pengumpulan data penyusun menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PP Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal pada pelaku usaha nasi goreng Tegal belum terlaksana optimal, terlihat dari rendahnya kesadaran hukum mencakup pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum, di mana mayoritas tidak mengetahui regulasi atau mekanisme sertifikasi halal. Hambatan utama meliputi minimnya sosialisasi, pendampingan, dan akses informasi, serta pandangan kultural yang menganggap kehalalan cukup dijamin secara tradisional. Meski demikian, terdapat faktor pendukung seperti motivasi teologis yang kuat, jaringan kekerabatan yang memudahkan penyebaran informasi, serta pertimbangan bisnis untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan dan daya saing. Penelitian ini menyimpulkan bahwa, menurut pandangan pelaku usaha, PP Nomor 42 Tahun 2024 memberikan kemaslahatan yang signifikan, baik secara spiritual, sosial, ekonomi, dan etika bisnis. Akan tetapi, perlu adanya peningkatan sosialisasi, pendampingan, dan edukasi hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi tersebut.
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
IMPLEMENTASI PP NOMOR 42 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG JAMINAN PRODUK HALAL PADA PELAKU USAHA NASI GORENG TEGAL DI KABUPATEN SLEMAN (Text)
IMPLEMENTASI PP NOMOR 42 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG JAMINAN PRODUK HALAL PADA PELAKU USAHA NASI GORENG TEGAL DI KABUPATEN SLEMAN (Other)
HTML Summary of #74460 IMPLEMENTASI PP NOMOR 42 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG JAMINAN PRODUK HALAL PADA PELAKU USAHA NASI GORENG TEGAL DI KABUPATEN SLEMAN