The repository administrator has not yet configured an RDF license.
EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN MENTERI AGAMA (PMA) NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG SERTIFIKASI HALAL BAGI PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL DI BANJARNEGARA
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) merupakan instansi pemerintah yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan di bidang keagamaan, termasuk dalam pelaksanaan sertifikasi halal bagi produk yang dihasilkan oleh pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK). BPJPH sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam menjamin kehalalan produk sesuai dengan syariat Islam, sudah seharusnya memberikan layanan yang efektif, efisien, dan terjangkau. Implementasi di lapangan masih ditemukan berbagai kendala seperti rendahnya pemahaman pelaku UMK terhadap prosedur sertifikasi, minimnya sosialisasi, serta terbatasnya jumlah Pendamping Proses Produk Halal (P3H). Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) belum sepenuhnya berjalan sebagaimana mestinya di Kabupaten Banjarnegara. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan jenis penelitian lapangan (field research) dan bersifat deskriptif analitik yang bertujuan menggambarkan dan menganalisis secara sistematis kondisi di lapangan terkait implementasi PMA Nomor 20 Tahun 2021. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pelaku UMK, BPJPH, dan konsumen di Kecamatan Banjarnegara, sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan perundangundangan, literatur hukum, dan dokumen pendukung lainnya. Teknik pengumpulan data mencakup observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis secara deduktif dengan mengaitkan teori-teori hukum dengan fakta empiris di lapangan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, implementasi PMA Nomor. 20 Tahun 2021 belum berjalan optimal dengam temuan bahwa regulasi telah memberikan kemudahan melalui skema self declare, minimnya pemahaman pelaku UMK, kurangnya sosialisasi dari instansi terkait, serta terbatasnya jumlah pendamping P3H. Kedua, dari perspektif Maslahah Mursalah telah membawa kemaslahatan potensial akan tetapi efektivitasnya tergantung pada sinergi antar pihak dan kesadaran pelaku usaha. Sertifikasi halal mampu meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing produk namun dalam pelaksanaannya memerlukan perbaikan tata kelola, pendampingan, dan kebijakan afirmatif khususnya bagi pelaku UMK di daerah Banjarnegara.
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN MENTERI AGAMA (PMA) NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG SERTIFIKASI HALAL BAGI PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL DI BANJARNEGARA (Text)
EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN MENTERI AGAMA (PMA) NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG SERTIFIKASI HALAL BAGI PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL DI BANJARNEGARA (Other)
HTML Summary of #74472 EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN MENTERI AGAMA (PMA) NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG SERTIFIKASI HALAL BAGI PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL DI BANJARNEGARA