<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . . "IMPLEMENTASI PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN\r\nDALAM PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI\r\n(STUDI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA)\r\n"^^ . "Tindak pidana korupsi telah dianggap merugikan hak asasi sosial dan\r\nekonomi masyarakat Indonesia sehingga merupakan suatu kejahatan luar biasa (extraordinary\r\ncrime) dan musuh bersama (common enemy) masyarakat dan bangsa\r\nIndonesia secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan penanggulangan yang\r\nbersifat luar biasa (extra-ordinary enforcement) dan tindakan-tindakan luar biasa pula\r\n(extra-ordinary measures), karena tindak pidana korupsi ini sangat sulit\r\npemberantasannya. Salah satu tindakan tersebut adalah dengan melakukan pergeseran\r\nkomprehensif terhadap sistem pembuktian yang ada, dengan menerapkan pembalikan\r\nbeban pembuktian dalam pembuktian tindak pidana korupsi. Karena itu timbul suatu\r\nrumusan permasalahan: bagaimana ketentuan pembalikan beban pembuktian\r\nberdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun\r\n2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan bagaimana\r\nimplementasinya dalam praktik peradilan tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak\r\nPidana Korupsi Yogyakarta ?\r\nUntuk menjawab permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan studi\r\npustaka (library research) dengan melakukan pengujian atau eksaminasi terhadap\r\nproduk badan peradilan (putusan pengadilan) berupa putusan hakim yang langsung\r\nberasal dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta yang dilengkapi dengan\r\ndata lapangan (field research) berupa hasil wawancara (interview). Analisis dilakukan\r\ndengan metode analisis deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi\r\nputusan dan wawancara.\r\nDari hasil penelitian tersebut terjawab bahwa pembalikan beban pembuktian di\r\ndalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, terdapat dalam ketentuan\r\nPasal 12B ayat (1), Pasal 37, Pasal 37A, dan Pasal 38. Pembalikan beban pembuktian\r\nhanya berlaku dan diterapkan pada 2 (dua) objek pembuktian, yakni pada (1) tindak\r\npidana korupsi suap menerima gratifikasi yang nilainya Rp 10 juta atau lebih dan\r\npada (2) harta benda terdakwa yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi.\r\nBahwa dalam implementasinya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta,\r\npembalikan beban pembuktian pada praktik peradilan tindak pidana korupsi telah\r\nditerapkan pada tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi sesuai dengan\r\nkonsepsi UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Sedangkan untuk\r\npembalikan beban pembuktian pada harta benda terdakwa, baik yang didakwakan\r\nmaupun yang tidak didakwakan pada perkara tindak pidana korupsi pokok belum\r\ndapat diterapkan, oleh karena pembalikan beban pembuktian ini dianggap sulit untuk\r\nditerapkan. Sehingga perlu adanya evaluasi atau pembaharuan mengenai konsepsi\r\nsistem pembalikan beban pembuktian agar dalam implementasinya di lapangan dapat\r\nlebih efektif dan jelas dalam proses persidangannya.\r\n"^^ . "2013-02-05" . . . . "UIN SUNAN KALIJAGA"^^ . . . "FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA"^^ . . . . . . . . . "NIM. 09340075"^^ . "ZAINAL MUHTAR"^^ . "NIM. 09340075 ZAINAL MUHTAR"^^ . . . . . . "IMPLEMENTASI PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN\r\nDALAM PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI\r\n(STUDI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA)\r\n (Text)"^^ . . . "BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf"^^ . . . "IMPLEMENTASI PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN\r\nDALAM PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI\r\n(STUDI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA)\r\n (Text)"^^ . . . "IMPLEMENTASI PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN\r\nDALAM PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI\r\n(STUDI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA)\r\n (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "IMPLEMENTASI PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN\r\nDALAM PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI\r\n(STUDI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA)\r\n (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "IMPLEMENTASI PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN\r\nDALAM PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI\r\n(STUDI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA)\r\n (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "IMPLEMENTASI PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN\r\nDALAM PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI\r\n(STUDI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA)\r\n (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "IMPLEMENTASI PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN\r\nDALAM PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI\r\n(STUDI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA)\r\n (Other)"^^ . . . . . . "IMPLEMENTASI PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN\r\nDALAM PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI\r\n(STUDI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA)\r\n (Other)"^^ . . . . . . "IMPLEMENTASI PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN\r\nDALAM PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI\r\n(STUDI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA)\r\n (Other)"^^ . . . . . . "IMPLEMENTASI PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN\r\nDALAM PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI\r\n(STUDI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA)\r\n (Other)"^^ . . . . . "HTML Summary of #7466 \n\nIMPLEMENTASI PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN \nDALAM PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI \n(STUDI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA) \n\n\n" . "text/html" . . . "Ilmu Hukum" . .