The repository administrator has not yet configured an RDF license.
EFEKTIVITAS HUKUM PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA PERSPEKTIF FIKIH SIYĀSAH (STUDI KASUS DI KECAMATAN PALENGAAN KABUPATEN PAMEKASAN)
Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa merupakan kewenangan strategis kepala desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pengaturan lebih lanjut diatur dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2017. Selanjutnya di tingkat kabupaten khususnya di kabupaten Pamekasan diatur di dalam Perda Kabupaten Pamekasan Nomor 16 Tahun 2019. Namun didalam praktik di Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan, pengangkatan dan pemberhentian sering menimbulkan persoalan hukum yaitu adanya dugaan penyalahgunaan wewenang. Misalnya dalam pemberhentian perangkat desa yang tidak mengikuti prosedur yang sah, dikarenakan adanya kedekatan personal atau kepentingan politik. Hal ini menimbulkan persoalan dalam penulisan ini bagaimana praktik pengangkatan dan pemberhentian memenuhi prinsip efektivitas hukum sebagaimana teori Soerjono Soekanto. Dan bagaimana menurut prinsip fiqh siyāsah khususnya konsep wazīrah Al-Mawardi yang menekankan amanah, keadilan, musyawarah, dan kemaslahatan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis-normatif. Sifat penelitian deskriptif analitis yang memadukan peraturan perundang-undangan dengan kajian teori hukum dan fiqh siyāsah. Data diperoleh dari sumber primer seperti: wawancara dan observasi dari lapangan di Kecamatan Palengaan, serta sumber sekunder berupa literatur hukum, doktrin fiqh siyasah, dan dokumen peraturan perundang-undangan. Analisis data dilakukan secara deduktif-kualitatif dengan menitikberatkan pada faktor-faktor efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto dan prinsip pengangkatan-pemberhentian wazīr dalam fiqh siyasah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari perspektif efektivitas hukum, substansi hukum sudah memadai, namun penerapan di lapangan terkendala oleh lemahnya faktor penegakan hukum, sarana-prasarana, partisipasi masyarakat, dan budaya hukum yang masih dipengaruhi kepentingan politik. Sedangkan perspektif fiqh siyāsah, praktik pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Palengaan belum mencerminkan prinsip amanah, keadilan, musyawarah, dan kemaslahatan yang menjadi inti konsep wazīrah. Tindakan kepala desa yang mengabaikan prosedur formal dan mempertimbangkan hubungan personal dalam pengambilan keputusan berpotensi menimbulkan zulm (kezaliman) dan mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintahan desa. Saran perlu dilakukan peningkatan pengawasan, penegakan aturan dan internalisasi nilai-nilai syariah dalam tata kelola pemerintahan desa. Kata Kunci: Efektivitas hukum, fiqh siyāsah, perangkat desa, wazīrah
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
EFEKTIVITAS HUKUM PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA PERSPEKTIF FIKIH SIYĀSAH (STUDI KASUS DI KECAMATAN PALENGAAN KABUPATEN PAMEKASAN) (Text)
EFEKTIVITAS HUKUM PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA PERSPEKTIF FIKIH SIYĀSAH (STUDI KASUS DI KECAMATAN PALENGAAN KABUPATEN PAMEKASAN) (Other)
HTML Summary of #74680 EFEKTIVITAS HUKUM PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA PERSPEKTIF FIKIH SIYĀSAH (STUDI KASUS DI KECAMATAN PALENGAAN KABUPATEN PAMEKASAN)