The repository administrator has not yet configured an RDF license.
ANALISIS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN HASIL SEDIMENTASI DI LAUT PERSPEKTIF TUJUAN HUKUM DAN FIKIH LINGKUNGAN
Penelitian ini membahas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, yang pada dasarnya membolehkan pengerukan dan ekspor pasir laut. Hal ini menjadi pro-kontra antara pembuat kebijakan dan masyarakat. Bagi pembuat kebijakan, peraturan tersebut akan menguntungkan terutama dalam hal ekonomi. Sebaliknya bagi masyarakat justru banyak merugikan. Pasalnya kebijakan tersebut lebih banyak mendatangkan dampak negatif daripada dampak positifnya, seperti rusaknya ekosistem laut dan bahkan bisa memicu terjadinya konflik sosial. Pertanyaan mendasar dalam penelitian ini adalah bagaimana peraturan tersebut jika ditinjau dari perspektif tujuan hukum dan fikih lingkungan. Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (library research) atau juga disebut dengan penelitian normatif, doktriner atau studi dokumen. Data-data dalam penelitian ini diperoleh dari Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 33 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, Permendag Nomor 20 tahun 2024 tentang Barang yang Dilarang Untuk Diekspor dan Permendag Nomor 21 tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor. Selanjutnya, teori tujuan hukum dan fikih lingkungan dalam penelitian ini, digunakan untuk menganalisis diskursus pembahasan dan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan data yang telah disajikan serta dianalisis, penelitian ini memiliki kesimpulan sebagai berikut. Pertama, jika dianalisis melalui teori tujuan hukum Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, tidak sepenuhnya sesuai. Meskipun pada aspek kepastian hukum bisa dibilang sesuai. Akan tetapi peraturan tersebut bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (UUD dan UU Kelautan). Kedua, jika ditinjau menggunakan teori fikih lingkungan peraturan tersebut sangat bertentangan, karena di dalam kebijakan tersebut justru banyak mendatangkan mafsadah daripada maslahat, seperti meningkatkan abrasi pesisir laut dan erosi pantai, menurunkan kualitas lingkungan parairan laut dan pesisir pantai, meningkatkan pencemaran pantai, menurunkan kualitas air laut hingga menjadi keruh, merusak wilayah pemijahan ikan, meningkatkan intensitas banjir air rob, merusak ekosistem terumbu karang dan fauna, dapat membuat gelombang semakin tinggi dan dapat menimbulkan konflik sosial di masyarakat. Sementara yang menjadi dasar dari teori ini adalah kemaslahatan umum. Kata Kunci: Sedimentasi di Laut; Tujuan Hukum; Fikih Lingkungan
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
ANALISIS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN HASIL SEDIMENTASI DI LAUT PERSPEKTIF TUJUAN HUKUM DAN FIKIH LINGKUNGAN (Text)
ANALISIS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN HASIL SEDIMENTASI DI LAUT PERSPEKTIF TUJUAN HUKUM DAN FIKIH LINGKUNGAN (Other)
HTML Summary of #74690 ANALISIS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN HASIL SEDIMENTASI DI LAUT PERSPEKTIF TUJUAN HUKUM DAN FIKIH LINGKUNGAN