The repository administrator has not yet configured an RDF license.
PENOLAKAN NAHDLATUL ULAMA’ TERHADAP KEBIJAKAN PERKAWINAN MASA KOLONIAL BELANDA (Studi Kasus Ontwerp Ordonantie op de Ingeschreven Huwelijken Tahun 1937 M)
Penelitian ini mengkaji strategi penolakan Nahdlatul Ulama’ (NU) terhadap Ontwerp Ordonantie op de Ingeschreven Huwelijken yang diperkenalkan oleh pemerintahan kolonial Belanda pada tahun 1937. Ordonansi ini dilatarbelakangi oleh aktivis perempuan masa itu yang menuntut dibentuknya sebuah undang-undang perkawinan. Kebijakan ini sebetulnya mengadopsi undang-undang Buergerlijke Stand (perkawinan sipil) yang diberlakukan di negara-negara Eropa. Undang-undang tersebut salah satu misi dakwah Kristen-Katholik tentang perkawinan monogami. Rumusan undang-undang tersebut banyak dipertentangkan oleh beberapa organisasi Islam di Hindia Belanda, termasuk Nahdlatul Ulama’ karena dianggap tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Penelitian ini mengungkap bentuk-bentuk penolakan NU, serta argumen-argumen yang diajukan dalam rangka mempertahankan nilai-nilai Islam di Hindia Belanda. Penulis mengambil tiga pokok pembahasan yaitu: kebijakan kolonial Belanda terhadap perkawinan Bumiputera, latar belakang Ontwerp Ordonantie op de Ingeschreven Huwelijken, dan bentuk penolakan Nahdlatul Ulama’ terhadap Ontwerp Ordonantie op de Ingeschreven Huwelijken. Digunakan pendekatan sosiologi dengan teori aksi sosial dari Talcott Parsons. Penelitian ini merupakan jenis library research (penelitian pustaka). Adapun metode yang digunakan adalah metode sejarah yang meliputi empat tahapan yaitu heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa strategi NU dalam merespons Ontwerp Ordonantie op de Ingeschreven Huwelijken adalah memaksimalkan jalur diplomasi terlebih dahulu dengan menyampaikan keberatan kepada pemerintah Belanda karena aturan tersebut bertentangan dengan syariat Islam. Selain itu, NU juga menggalang dukungan dari ulama dan masyarakat melalui pengajian, muktamar, dan media cetak untuk memperkuat penolakan terhadap ordonansi ini. Setelah dukungan masyarakat menguat, NU terus mempertahankan sikapnya hingga aturan tersebut tidak disahkan. Hal ini menunjukkan bahwa NU menggunakan jalur diplomasi dan dukungan sosial dalam merespons kebijakan kolonial tersebut. Strategi ini menunjukkan keberhasilannya mempertahankan nilai-nilai Islam dalam kebijakan perkawinan pada masa kolonial Belanda.
FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PENOLAKAN NAHDLATUL ULAMA’ TERHADAP KEBIJAKAN PERKAWINAN MASA KOLONIAL BELANDA (Studi Kasus Ontwerp Ordonantie op de Ingeschreven Huwelijken Tahun 1937 M) (Text)
PENOLAKAN NAHDLATUL ULAMA’ TERHADAP KEBIJAKAN PERKAWINAN MASA KOLONIAL BELANDA (Studi Kasus Ontwerp Ordonantie op de Ingeschreven Huwelijken Tahun 1937 M) (Other)
HTML Summary of #74894 PENOLAKAN NAHDLATUL ULAMA’ TERHADAP KEBIJAKAN PERKAWINAN MASA KOLONIAL BELANDA (Studi Kasus Ontwerp Ordonantie op de Ingeschreven Huwelijken Tahun 1937 M)