The repository administrator has not yet configured an RDF license.
Q.S AL-BAQARAH [2]:188 DALAM TAFSIR AHKAM DAN KONTEKSTUALISASINYA DENGAN PENGGUNAAN FASILITAS NEGARA DALAM KAMPANYE PEMILU
QS. al-Baqarah [2]:188 merupakan ayat yang secara tegas melarang tindakan mengambil atau memakan harta orang lain secara batil. Ayat ini memiliki Kontekstualisasi kuat dalam menjawab problematika kontemporer, terutama terkait penyalahgunaan fasilitas negara dan fasilitas umum dalam kampanye politik. Dalam tradisi tafsir aḥkām, ayat ini menjadi pijakan penting dalam membahas konsep keadilan, hak milik, serta manipulasi hukum. Tiga mufassir dari periode berbeda—yaitu Ibn al-‘Arabī, al-Qurṭubī, dan Wahbah al-Zuḥaylī—memberikan perhatian mendalam terhadap ayat ini melalui konteks dan pendekatan masing-masing. Penelitian ini menggunakan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) untuk mengeksplorasi dan membandingkan corak penafsiran ketiga mufassir terhadap QS. al-Baqarah [2]:188. Sumber utama penelitian ini adalah tiga kitab tafsir aḥkām: Aḥkām al-Qur’ān karya Ibn al-‘Arabī, al-Jāmi‘ li Aḥkām al-Qur’ān karya al-Qurṭubī, dan al-Tafsīr al-Munīr karya Wahbah al-Zuḥaylī. Data sekunder berupa buku-buku pendukung, artikel jurnal, dan laporan media terkait isu pemilu. Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan secara deskriptif-analitik untuk mengidentifikasi penafsiran masing-masing mufassir serta Kontekstualisasinya terhadap problem penyalahgunaan fasilitas negara dan umum dalam kampanye politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, ketiga mufassir Ibn al-‘Arabī, al-Qurṭubī, dan Wahbah al-Zuḥaylī sepakat bahwa QS. al-Baqarah [2]:188 merupakan larangan keras terhadap segala bentuk kebatilan, termasuk yang tampak legal tetapi merusak keadilan substantif. Prinsip larangan “memakan harta dengan cara yang batil” ditafsirkan sebagai mencakup manipulasi hukum, suap, dan pemanfaatan dengan pengingkaran hak demi keuntungan pribadi. Kedua, dalam konteks pemilu Indonesia, penggunaan fasilitas negara oleh pejabat untuk kampanye merupakan salah satu bentuk kebatilan yang dikritik dalam tafsir ayat ini. Ketiga tafsir menunjukkan bahwa tindakan membawa perkara batil kepada penguasa (wa tudlū bihā ilā al-ḥukkām) tidak dapat dijadikan legitimasi atas pelanggaran etika publik, dan justru menjadi bagian dari perampasan hak masyarakat. perbedaan zaman yang membuat ketiga mufassir berbeda pendapat dalam isi penafsiran. Ibn al-‘Arabī menyoroti kebatilan sebagai pelanggaran terhadap hukum dalam konteks mu‘āmalah, al-Qurṭubī memperluas makna kebatilan mencakup berbagai bentuk perampasan hak, sedangkan Wahbah al-Zuḥaylī mengaitkannya dengan prinsip keadilan sosial dan hukum modern. Perbedaan dan kesinambungan penafsiran ini menunjukkan bahwa ayat tersebut memiliki Kontekstualisasi yang dinamis terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak, termasuk penyalahgunaan kekuasaan dalam pemilu.
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
Q.S AL-BAQARAH [2]:188 DALAM TAFSIR AHKAM DAN KONTEKSTUALISASINYA DENGAN PENGGUNAAN FASILITAS NEGARA DALAM KAMPANYE PEMILU (Text)
Q.S AL-BAQARAH [2]:188 DALAM TAFSIR AHKAM DAN KONTEKSTUALISASINYA DENGAN PENGGUNAAN FASILITAS NEGARA DALAM KAMPANYE PEMILU (Other)
HTML Summary of #74946 Q.S AL-BAQARAH [2]:188 DALAM TAFSIR AHKAM DAN KONTEKSTUALISASINYA DENGAN PENGGUNAAN FASILITAS NEGARA DALAM KAMPANYE PEMILU