The repository administrator has not yet configured an RDF license.
STUDI EFEKTIVITAS KEBIJAKAN BIROKRASI DI DESA PATEMON, BOJONGSARI, PURBALINGGA
Kebijakan menjadi salah satu aspek yang pasti ada dalam birokrasi guna memberikan keteraturan dalam sebuah sistem. Kebijakan dibentuk dalam satu masa atau periode kepemimpinan sebagai acuan dalam melakukan pola pemerintahan yang ada. Pola tersebut menjadi acuan untuk mengukur tingkat efektivitas dari apa yang sudah disusun. Dalam hal ini, masyarakat desa sebagai objek dari kebijakan dan juga sebagai aspek penilaian kebijakan ini efektif atau kurang efektif. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketertarikan terhadap tingkat efektivitas kebijakan, terkhusus kebijakan pembangunan yang ada di Desa Patemon, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, serta dampaknya bagi keberlangsungan pembangunan di Desa Patemon. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas kebijakan pembangunan yang telah tertera dalam RPJMDes Patemon 2019-2025. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yakni teori Implementasi Kebijakan milik George Edward III yang dijadikan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini. Hal ini dikarenakan dalam teori ini memiliki kerangka konseptual yang tepat untuk mengkaji mekanisme kebijakan oleh implementor kebijakan. Konsep ini terdiri dari komunikasi, disposisi, struktur birokrasi, dan sumber daya. Keempat faktor ini saling berkaitan dan terhubung satu sama lain untuk mengukur sejauh mana kebijakan sudah dilaksanakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif studi kasus untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai fenomena yang terjadi. Lokasi penelitian ini yakni Desa Patemon, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pemerintah desa selaku implementor kebijakan juga harus memiliki kepekaan terhadap lingkungan. Segala kebutuhan masyarakat yang dikaitkan dengan rasionalisasi program juga harus linear. Kepala dusun dan tokoh masyasrakat berperan penting sebagai kepanjangan tangan dari perangkat desa kepada masyarakat guna meminimalisir kesalahpahaman akan sebuah kebijakan yang telah maupun akan dilaksanakan. Dan masyarakat desa sebagai objek sekaligus ikut serta dalam pembuatan kebijakan yang harus masif dalam bentuk partisipasi guna mengukur tingkat keefektivitasan kebijakan pembangunan yang sudah dirumuskan.
FAKULTAS ILMU SOSIAL HUMANIORA, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
STUDI EFEKTIVITAS KEBIJAKAN BIROKRASI DI DESA PATEMON, BOJONGSARI, PURBALINGGA (Text)
STUDI EFEKTIVITAS KEBIJAKAN BIROKRASI DI DESA PATEMON, BOJONGSARI, PURBALINGGA (Other)
HTML Summary of #75012 STUDI EFEKTIVITAS KEBIJAKAN BIROKRASI DI DESA PATEMON, BOJONGSARI, PURBALINGGA