The repository administrator has not yet configured an RDF license.
TINJAUAN MASLAHAH TERHADAP KEBIJAKAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA DI KABUPATEN BREBES PADA PERNIKAHAN WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH
Fenomena pernikahan wanita hamil di luar nikah masih menjadi persoalan sosial dan hukum yang kompleks di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Brebes. Dalam praktiknya, Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga negara yang bertugas dalam urusan Agama di tingkat Kecamatan khususnya persoalan Pernikahan, menghadapi beragam tantangan dalam menyeimbangkan antara kepatuhan terhadap hukum Islam, regulasi negara, dan tuntutan sosial masyarakat. Hal ini tercermin dari perbedaan kebijakan oleh tiga Kepala KUA di Kabupaten Brebes, yaitu Kepala KUA Bumiayu, Kepala KUA Paguyangan dan Kepala KUA Sirampog. Kepala KUA Bumiayu menolak menikahkan wanita hamil dengan lakilaki yang bukan menghamilinya, berpegang pada ketentuan normatif dan teks hukum; Kepala KUA Paguyangan memberikan kelonggaran untuk menikahkan selama kedua belah pihak saling rela; sedangkan Kepala KUA Sirampog memilih menunda pernikahan hingga wanita melahirkan jika yang menikah bukan laki-laki yang menghamilinya. Perbedaan kebijakan ini menunjukkan adanya dinamika pemahaman hukum Islam dan penerapan prinsip kemaslahatan yang beragam di tingkat lokal. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan normatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap Kepala KUA serta penyuluh agama di tiga kecamatan, yaitu Bumiayu, Paguyangan, dan Sirampog. Pendekatan analisis yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan teori mas{lah{ah yang terbagi dalam tiga tingkatan, yaitu mas{lah{ah daruriyyah, hajiyyah, dan tahsiniyyah, kemudian dalam konteks muna>sib, mas{lah{ah terbagi menjadi 3 klasifikasi, yaitu mas{lah{ah mu’tabarah, mas{lah{ah mulghah dan mas{lah{ah mursalah. Teori mas{lah{ah digunakan untuk meninjau bagaimana kebijakan yang diterapkan oleh masingmasing KUA memenuhi prinsip kemanfaatan, mencegah kemudaratan, serta sejalan dengan tujuan syariat (maqas{id as-syari‘ah), khususnya dalam menjaga keturunan (hifz an-nasl). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pernikahan wanita hamil di luar nikah di tiga KUA Kabupaten Brebes telah berjalan sesuai ketentuan hukum dan prosedur administratif berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024, dengan kewajiban melampirkan surat keterangan sehat sebagai syarat administratif. Fenomena kehamilan di luar nikah ditemukan di seluruh wilayah penelitian dengan karakteristik sosial yang berbeda. Kebijakan yang diterapkan menunjukkan tiga corak pendekatan hukum Islam di tingkat lokal yang berbeda namun berorientasi pada mas{lah{ah d{aruriyyah. KUA Bumiayu menegakkan aspek tekstual hukum, KUA Paguyangan menekankan kemaslahatan sosial, dan KUA Sirampog mengedepankan kehati-hatian dalam menjaga keabsahan nasab. Dengan demikian, penerapan hukum Islam di tingkat KUA terbukti bersifat dinamis dan adaptif terhadap realitas sosial masyarakat, sekaligus tetap berpegang pada prinsip kemaslahatan, kejelasan nasab, dan perlindungan martabat keluarga.
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NIM.: 23203012010 Muhammad Farkhan Fauzi, S. H.
TINJAUAN MASLAHAH TERHADAP KEBIJAKAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA DI KABUPATEN BREBES PADA PERNIKAHAN WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH (Text)
TINJAUAN MASLAHAH TERHADAP KEBIJAKAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA DI KABUPATEN BREBES PADA PERNIKAHAN WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH (Other)
HTML Summary of #75019 TINJAUAN MASLAHAH TERHADAP KEBIJAKAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA DI KABUPATEN BREBES PADA PERNIKAHAN WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH
346.01 Hukum Keluarga - Hukum Pernikahan