The repository administrator has not yet configured an RDF license.
TINJAUAN YURIDIS HAK PESANGON DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 CIPTA KERJA DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 35 TAHUN 2021
Penelitian ini membahas mengenai pengaturan hak buruh atas pesangon dalam pemutusan hubungan kerja (PHK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Alih Daya, Waktu Kerja, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada munculnya berbagai perubahan dalam regulasi ketenagakerjaan yang menimbulkan perbedaan penafsiran dan ketidakpastian hukum bagi pekerja. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tinjauan yuridis terhadap hak pesangon pekerja yang terkena PHK menurut ketentuan perundang-undangan tersebut serta meninjau perlindungan hukum bagi buruh dalam perspektif siyasah dusturiyah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, serta literatur hukum yang relevan. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori perlindungan hukum, teori keadilan, dan teori siyasah dusturiyah sebagai kerangka berpikir. Jenis normatif-yuridis dipilih sebagai karena penelitian ini bukan hanya memeriksa sebagaimana Undang-Undang tersebut diterapkan dalam praktik, tetapi juga mengevaluasi apakah peraturan tersebut telah memenuhi prinsip keadilan yang diajarkan dalam Islam. Selain itu pendekatan ini memungkinkan analisis terhadap berbagai peraturan terkait, seperti Undang-Undang Ketenagakerjaan sebelumnya dan dokumen hukum lain yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan PP Nomor 35 Tahun 2021 memberikan pengaturan baru terhadap hak pesangon yang pada dasarnya mengurangi nilai pesangon dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Hal ini menimbulkan polemik karena dianggap belum memberikan perlindungan yang optimal terhadap buruh. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, negara seharusnya berperan aktif dalam melindungi hak-hak pekerja, menjamin keadilan, serta menciptakan kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan umat.
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TINJAUAN YURIDIS HAK PESANGON DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 CIPTA KERJA DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 35 TAHUN 2021 (Text)
TINJAUAN YURIDIS HAK PESANGON DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 CIPTA KERJA DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 35 TAHUN 2021 (Other)
HTML Summary of #75112 TINJAUAN YURIDIS HAK PESANGON DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 CIPTA KERJA DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 35 TAHUN 2021