The repository administrator has not yet configured an RDF license.
IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 62 TAHUN 2025 TENTANG PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PRESIDENTIAL TRESHOLD TERHADAP PARTAI POLITIK
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2025 yang menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebagaimana diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ketentuan ini sebelumnya mensyaratkan partai politik atau gabungan partai politik untuk memperoleh minimal 20% kursi di DPR atau 25% suara sah nasional guna mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Kebijakan tersebut dinilai membatasi hak partai politik, terutama partai kecil, serta mengurangi keragaman kandidat dan pilihan politik rakyat sehingga menimbulkan diskriminasi politik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan tersebut serta implikasinya terhadap sistem kepartaian dan demokrasi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan analisis kualitatif. Sumber data penelitian diperoleh dari bahan hukum primer berupa UUD NRI 1945 dan putusan MK No. 62 Tahun 2025, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan literatur ilmiah terkait. Buku yang digunakan antara lain Perihal Undang-Undang karya Maria Farida Indrati dan Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia karya Jimly Asshiddiqie. Di samping sumber-sumber pustaka, penelitian ini juga diperkuat oleh data empiris melalui wawancara dengan perwakilan partai politik untuk menggali perspektif, praktik, serta dinamika internal partai dalam memahami isu yang diteliti. Temuan empiris tersebut dianalisis menggunakan teori Kedaulatan Rakyat, yang memandang partai politik sebagai instrumen konstitusional penyalur kehendak rakyat dalam sistem demokrasi, guna menilai legitimasi dan akuntabilitas sikap partai terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, analisis juga menggunakan teori Maslahah Mursalah untuk menilai sejauh mana respons partai politik berorientasi pada kemaslahatan umum, keadilan politik, dan stabilitas sistem ketatanegaraan Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah menilai ketentuan presidential threshold melanggar prinsip kedaulatan rakyat dan hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. Keberadaan ambang batas dianggap bertentangan dengan prinsip demokrasi konstitusional karena membatasi akses partai politik peserta pemilu untuk mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden. Dengan dihapuskannya ketentuan ini, sistem pemilu diharapkan menjadi lebih inklusif, memberikan kesempatan setara bagi seluruh partai politik, dan memperkuat mekanisme checks and balances dalam pemerintahan. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum tata negara serta wacana akademik mengenai penguatan demokrasi di Indonesia Kata Kunci: Presidential Threshold, Partai Politik, Sistem Pemilu
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NIM.: 21103070006 Moh Khusnul Latif Al Fath
IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 62 TAHUN 2025 TENTANG PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PRESIDENTIAL TRESHOLD TERHADAP PARTAI POLITIK (Text)
IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 62 TAHUN 2025 TENTANG PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PRESIDENTIAL TRESHOLD TERHADAP PARTAI POLITIK (Other)
HTML Summary of #75184 IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 62 TAHUN 2025 TENTANG PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PRESIDENTIAL TRESHOLD TERHADAP PARTAI POLITIK