The repository administrator has not yet configured an RDF license.
PERLINDUNGAN NASABAH DALAM AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISAH: STUDI KOMPARATIF FATWA DSN-MUI DAN STANDAR SYARIAH AAOIFI
Penelitian ini mengkaji secara kritis dinamika perlindungan nasabah dalam akad Musyarakah Mutanāqişah (MMQ), dengan menyoroti perbedaan regulasi antara Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). Fokus utama studi ini terletak pada dua isu fundamental: mekanisme janji (wa‘d) dan basis penentuan nisbah keuntungan (profit sharing basis). Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan komparatif, serta dievaluasi menggunakan kerangka regulasi POJK No. 22 Tahun 2023 dan standar Islamic Financial Services Board (IFSB). Temuan penelitian mengungkap bahwa perbedaan ketentuan berakar pada metodologi istinbāṭ hukum yang berbeda; DSN-MUI mengadopsi pendekatan pragmatis-kontekstual (Fiqh al-wāqi‘) untuk mendukung skalabilitas industri nasional, sedangkan AAOIFI menerapkan pendekatan idealis-konservatif (Sadd ażżarā’i‘) untuk menjaga kemurnian akad secara global. Terkait wa‘d, DSN-MUI memperbolehkan janji timbal balik yang mengikat (wa‘d mulzim) demi kepastian hukum dan mitigasi risiko bank, namun berpotensi menggeser risiko pasar secara sepihak kepada nasabah. Sebaliknya, AAOIFI mewajibkan pemisahan akad dengan janji sepihak yang independen, yang menjamin kemurnian syariah namun meningkatkan risiko komersial dan ketidakpastian transaksi. Dalam aspek bagi hasil, DSN-MUI mengakomodasi penggunaan projected income untuk memberikan kepastian angsuran (stabilitas arus kas), namun hal ini rentan terhadap isu tasyabbuh dengan bunga dan potensi misselling jika tidak transparan. Sementara itu, AAOIFI mewajibkan actual profit yang menjamin keadilan distributif, namun menciptakan volatilitas angsuran yang sulit diterima pasar ritel. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan nasabah yang optimal tidak dapat dicapai hanya dengan memilih salah satu standar, melainkan melalui harmonisasi transparansi. Direkomendasikan agar regulator dan praktisi menerapkan Risk Disclosure Sheet yang eksplisit dan narasi pemasaran yang jujur mengenai sifat binding dari wa‘d dan metodologi proyeksi keuntungan, guna memenuhi asas keadilan dan transparansi sesuai mandat POJK dan IFSB.
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NIM.: 23203012053 Muhammad Taufiqur Rohman,
PERLINDUNGAN NASABAH DALAM AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISAH: STUDI KOMPARATIF FATWA DSN-MUI DAN STANDAR SYARIAH AAOIFI (Text)
PERLINDUNGAN NASABAH DALAM AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISAH: STUDI KOMPARATIF FATWA DSN-MUI DAN STANDAR SYARIAH AAOIFI (Other)
HTML Summary of #75213 PERLINDUNGAN NASABAH DALAM AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISAH: STUDI KOMPARATIF FATWA DSN-MUI DAN STANDAR SYARIAH AAOIFI