…
comment: The repository administrator has not yet configured an RDF license.
primary topic: KEPASTIAN HUKUM PEMBATASAN CALON TUNGGAL DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 100/PUU-XIII/2015

KEPASTIAN HUKUM PEMBATASAN CALON TUNGGAL DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 100/PUU-XIII/2015
type: Thesis
type: Article
abstract: This study aims to further analyze the legal certainty of the limitation of single candidate rules in the Regional Head Elections following Constitutional Court Decision No. 100/PUU-XIII/2015. The increasing phenomenon of empty boxes is a danger signal in electoral democracy, especially after the issuance of Law Number 10 of 2016, PKPU Number 13 of 2015, PKPU Number 8 of 2024 which are full of loopholes or serious problems in the design of nomination regulations This research is a normative legal study using a statute approach. This was done by examining laws and regulations, court decisions, and technical regulations governing election administration as primary legal sources. To measure the fulfillment of legal certainty in these regulations, the authors used data collection techniques based on document or literature studies, which were then processed qualitatively. The research results show that regulations issued after the Constitutional Court Decision have not fully met the elements of legal certainty, based on Gustav Radbruch's perspective. The four indicators that should have been met have not been fully implemented in the creation of legislation. The indicators of normative clarity, consistency and stability, and predictability do not reflect legal certainty, as evidenced by the numerous judicial reviews filed with the Constitutional Court, which have opened up opportunities for legal smuggling. Only the non-retroactive indicator has been met, although there has been a shift in meaning. Therefore, Law Number 10 of 2016 can be said to have not fully achieved legal certainty. Meanwhile, technical regulations, namely General Elections Commission Regulation Number 8 of 2024, have also not fully achieved legal certainty. The indicators of normative clarity and non-retroactiveness do not align with the indicators of predictability and stability. Thus, the regulation on limiting single candidates does not fully meet legal certainty.
date: 2025-12-22
status: published
author list: authors
type: EPrint
type: ThesisEPrint
is part of: repository
has document: KEPASTIAN HUKUM PEMBATASAN CALON TUNGGAL DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 100/PUU-XIII/2015 (Text)
has version: KEPASTIAN HUKUM PEMBATASAN CALON TUNGGAL DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 100/PUU-XIII/2015 (Text)
has published: KEPASTIAN HUKUM PEMBATASAN CALON TUNGGAL DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 100/PUU-XIII/2015 (Text)
has document: KEPASTIAN HUKUM PEMBATASAN CALON TUNGGAL DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 100/PUU-XIII/2015 (Other)
subject: 342.07 Hukum Pemilihan Umum, Hukum Pemilu

KEPASTIAN HUKUM PEMBATASAN CALON TUNGGAL DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 100/PUU-XIII/2015 (Text)
type: Document
has file: 21103040062_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
has part: 21103040062_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf

KEPASTIAN HUKUM PEMBATASAN CALON TUNGGAL DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 100/PUU-XIII/2015 (Text)
type: Document

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
type: Organization

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
type: Organization

NIM.: 21103040062 Nabila Hasna Musyfirah
type: Person
given name: NIM.: 21103040062
family name: Nabila Hasna Musyfirah

KEPASTIAN HUKUM PEMBATASAN CALON TUNGGAL DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 100/PUU-XIII/2015 (Other)
type: Document
is version of: KEPASTIAN HUKUM PEMBATASAN CALON TUNGGAL DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 100/PUU-XIII/2015 (Text)
is volatile version of: KEPASTIAN HUKUM PEMBATASAN CALON TUNGGAL DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 100/PUU-XIII/2015 (Text)
islightbox thumbnail version of: KEPASTIAN HUKUM PEMBATASAN CALON TUNGGAL DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 100/PUU-XIII/2015 (Text)

KEPASTIAN HUKUM PEMBATASAN CALON TUNGGAL DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 100/PUU-XIII/2015 (Other)
type: Document
is version of: KEPASTIAN HUKUM PEMBATASAN CALON TUNGGAL DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 100/PUU-XIII/2015 (Text)
is volatile version of: KEPASTIAN HUKUM PEMBATASAN CALON TUNGGAL DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 100/PUU-XIII/2015 (Text)
ispreview thumbnail version of: KEPASTIAN HUKUM PEMBATASAN CALON TUNGGAL DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 100/PUU-XIII/2015 (Text)

KEPASTIAN HUKUM PEMBATASAN CALON TUNGGAL DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 100/PUU-XIII/2015 (Other)
type: Document
is version of: KEPASTIAN HUKUM PEMBATASAN CALON TUNGGAL DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 100/PUU-XIII/2015 (Text)
is volatile version of: KEPASTIAN HUKUM PEMBATASAN CALON TUNGGAL DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 100/PUU-XIII/2015 (Text)
ismedium thumbnail version of: KEPASTIAN HUKUM PEMBATASAN CALON TUNGGAL DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 100/PUU-XIII/2015 (Text)

KEPASTIAN HUKUM PEMBATASAN CALON TUNGGAL DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 100/PUU-XIII/2015 (Other)
type: Document
is version of: KEPASTIAN HUKUM PEMBATASAN CALON TUNGGAL DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 100/PUU-XIII/2015 (Text)
is volatile version of: KEPASTIAN HUKUM PEMBATASAN CALON TUNGGAL DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 100/PUU-XIII/2015 (Text)
issmall thumbnail version of: KEPASTIAN HUKUM PEMBATASAN CALON TUNGGAL DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 100/PUU-XIII/2015 (Text)

KEPASTIAN HUKUM PEMBATASAN CALON TUNGGAL DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 100/PUU-XIII/2015 (Other)
type: Document
is version of: KEPASTIAN HUKUM PEMBATASAN CALON TUNGGAL DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 100/PUU-XIII/2015 (Text)
is volatile version of: KEPASTIAN HUKUM PEMBATASAN CALON TUNGGAL DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 100/PUU-XIII/2015 (Text)
islightbox thumbnail version of: KEPASTIAN HUKUM PEMBATASAN CALON TUNGGAL DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 100/PUU-XIII/2015 (Text)
has file: lightbox.jpg
has part: lightbox.jpg

KEPASTIAN HUKUM PEMBATASAN CALON TUNGGAL DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 100/PUU-XIII/2015 (Other)
type: Document
is version of: KEPASTIAN HUKUM PEMBATASAN CALON TUNGGAL DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 100/PUU-XIII/2015 (Text)
is volatile version of: KEPASTIAN HUKUM PEMBATASAN CALON TUNGGAL DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 100/PUU-XIII/2015 (Text)
ispreview thumbnail version of: KEPASTIAN HUKUM PEMBATASAN CALON TUNGGAL DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 100/PUU-XIII/2015 (Text)
has file: preview.jpg
has part: preview.jpg

KEPASTIAN HUKUM PEMBATASAN CALON TUNGGAL DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 100/PUU-XIII/2015 (Other)
type: Document
is version of: KEPASTIAN HUKUM PEMBATASAN CALON TUNGGAL DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 100/PUU-XIII/2015 (Text)
is volatile version of: KEPASTIAN HUKUM PEMBATASAN CALON TUNGGAL DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 100/PUU-XIII/2015 (Text)
ismedium thumbnail version of: KEPASTIAN HUKUM PEMBATASAN CALON TUNGGAL DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 100/PUU-XIII/2015 (Text)
has file: medium.jpg
has part: medium.jpg

KEPASTIAN HUKUM PEMBATASAN CALON TUNGGAL DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 100/PUU-XIII/2015 (Other)
type: Document
is version of: KEPASTIAN HUKUM PEMBATASAN CALON TUNGGAL DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 100/PUU-XIII/2015 (Text)
is volatile version of: KEPASTIAN HUKUM PEMBATASAN CALON TUNGGAL DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 100/PUU-XIII/2015 (Text)
issmall thumbnail version of: KEPASTIAN HUKUM PEMBATASAN CALON TUNGGAL DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 100/PUU-XIII/2015 (Text)
has file: small.jpg
has part: small.jpg

HTML Summary of #75268 KEPASTIAN HUKUM PEMBATASAN CALON TUNGGAL DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 100/PUU-XIII/2015
format: text/html
primary topic: KEPASTIAN HUKUM PEMBATASAN CALON TUNGGAL DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 100/PUU-XIII/2015

342.07 Hukum Pemilihan Umum, Hukum Pemilu
type: Concept