The repository administrator has not yet configured an RDF license.
ANALISIS YURIDIS LEMBAGA PEMANTAU PEMILIHAN DALAM SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH
Fenomena kotak kosong dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menjadi dinamika unik dalam demokrasi lokal di Indonesia. Dalam kondisi calon tunggal, keberadaan kotak kosong menjadi simbol penolakan masyarakat terhadap pasangan calon yang ada. Untuk mengawal integritas proses ini, lembaga pemantau pemilihan berperan penting, baik sebagai pemantau partisipatif maupun sebagai pihak pemohon dalam sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHPKada) di Mahkamah Konstitusi. Namun, pengaturan peran tersebut belum sepenuhnya selaras antar peraturan, karena landasan hukum lembaga pemantau pemilihan sebagai pemohon masih bergantung pada Peraturan Mahkamah Konstitusi yang kerap berubah, sementara Undang-Undang Pemilu atau Pilkada belum mengatur secara eksplisit. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Data didapatkan dari bahan hukum primer yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder yang diperoleh dari jurnal, buku, literatur yang berkaitan dengan topik permasalahan serta wawancara. Dalam penelitian ini juga menggunakan bahan non hukum sebagai penunjang hasil penelitan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah sinkronisasi regulasi, praktik pelaksanaan peran lembaga pemantau pemilihan di PHPKada dengan fenomena kotak kosong, dan faktor-faktor yang memengaruhinya Hasil penelitian menunjukkan, pertama, regulasi umum mengenai lembaga pemantau pemilihan dalam pemantauan Pemilu dan Pilkada sudah memadai, namun peran lembaga pemantau pemilihan sebagai pemohon di PHPKada dengan fenomena kotak kosong belum memiliki dasar pada undang-undang dan masih bertumpu pada Peraturan Mahkamah Konstitusi. Kedua, peran dan legal standing lembaga pemantau pemilihan di PHPKada menghadapi kendala dominan pada syarat formil dan kapasitas kelembagaan, sehingga banyak permohonan gugur sebelum diperiksa pokok perkara. Selain itu, hasil analisis memperlihatkan kelemahan pada harmonisasi antar peraturan, keterbatasan distribusi lembaga pemantau pemilihan di daerah calon tunggal, serta benturan peran lembaga pemantau pemilihan sebagai lembaga independen dan pihak berperkara. Penelitian ini merekomendasikan kodifikasi pengaturan di tingkat undang-undang, penguatan kelembagaan lembaga pemantau pemilihan, serta pengaturan standar postur lembaga swadaya masyarakat yang akan menjadi lembaga pemantau pemilihan.
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NIM.: 21103040018 Muhammad Syahrul Muttaqien
ANALISIS YURIDIS LEMBAGA PEMANTAU PEMILIHAN DALAM SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH (Text)
ANALISIS YURIDIS LEMBAGA PEMANTAU PEMILIHAN DALAM SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH (Other)
HTML Summary of #75304 ANALISIS YURIDIS LEMBAGA PEMANTAU PEMILIHAN DALAM SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH
342.07 Hukum Pemilihan Umum, Hukum Pemilu