The repository administrator has not yet configured an RDF license.
STATUS HUKUM SUAMI PENYANDANG DISABILITAS ATAS KEWAJIBAN NAFKAH: STUDI PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
Penelitian ini mengkaji status hukum suami penyandang disabilitas dalam pemenuhan kewajiban nafkah menurut sistem hukum Indonesia. Permasalahan penelitian berangkat dari ketegangan antara konstruksi normatif hukum perkawinan yang membebankan kewajiban nafkah kepada suami dan realitas seorang suami penyandang disabilitas yang menghadapi hambatan dalam penghidupan yang layak. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis ketentuan perundang-undangan yang mengatur status hukum kewajiban nafkah suami penyandang disabilitas; (2) menilai kesetaraan kedudukan hukum antara suami penyandang disabilitas dan suami pada umumnya dalam kewajiban nafkah; serta (3) menguji sejauh mana pengaturan tersebut merefleksikan prinsip keadilan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, yang bertumpu pada studi kepustakaan. Data penelitian berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara deskriptif-analitis dengan menggunakan teori keadilan dan konsep kesetaraan sebagai pisau analisis utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum perkawinan Indonesia tidak membedakan status hukum kewajiban nafkah antara suami penyandang disabilitas dan suami secara umum. Kewajiban nafkah tetap dilekatkan secara normatif pada suami, tanpa adanya pengaturan yang menggugurkan atau mengecualikan kewajiban tersebut karena kondisi disabilitas. Ketentuan tersebut membangun kesetaraan yang bersifat formal, di mana semua suami diperlakukan dan dibebankan kewajiban yang sama sebagai subjek kewajiban nafkah, yang berimplikasi pada kedudukan istri yang juga setara dalam menerima nafkah. Setelah direfleksikan, ketentuan hukum yang ada mengandung potensi keadilan melalui frasa “sesuai dengan kemampuannya”, ketiadaan penetapan besaran nominal nafkah, serta tidak adanya larangan bagi istri untuk berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan keluarga. Potensi tersebut memungkinkan penyesuaian kewajiban nafkah secara proporsional, namun secara empiris menimbulkan dilema keadilan substantif ketika dihadapkan pada realitas hambatan struktural yang dialami keluarga dengan suami penyandang disabilitas. Sehingga implementasinya sangat bergantung pada penafsiran dan sensitivitas aparat penegak hukum terhadap konteks disabilitas dan keadilan sosial. Kata kunci: Nafkah, Suami Penyandang Disabilitas,
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
STATUS HUKUM SUAMI PENYANDANG DISABILITAS ATAS KEWAJIBAN NAFKAH: STUDI PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA (Text)
STATUS HUKUM SUAMI PENYANDANG DISABILITAS ATAS KEWAJIBAN NAFKAH: STUDI PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA (Other)
HTML Summary of #75359 STATUS HUKUM SUAMI PENYANDANG DISABILITAS ATAS KEWAJIBAN NAFKAH: STUDI PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA