%0 Thesis
%9 Skripsi
%A Farihin Salman Al Farizi, NIM.: 21103040124
%B FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
%D 2025
%F digilib:75383
%I UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
%K Deepfake, Artificial Intelligence, Tindak Pidana, UU ITE,  Perlindungan Hukum.
%P 223
%T TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN TEKNOLOGI  DEEPFAKE AI (ARTIFICIAL INTELLIGENCE) SEBAGAI TINDAK  PIDANA
%U https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/75383/
%X Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) telah  melahirkan fenomena baru berupa teknologi Deepfake, yang mampu memanipulasi  audio dan visual dengan tingkat realisme tinggi. Kehadiran teknologi ini membawa  dampak ganda; di satu sisi memberikan kemajuan inovasi, namun di sisi lain  menimbulkan ancaman serius berupa tindak pidana siber. Penelitian ini bertujuan  untuk menganalisis bentuk-bentuk penyalahgunaan teknologi Deepfake di  Indonesia serta meninjau bagaimana hukum positif Indonesia mengonstruksikan  perbuatan tersebut sebagai tindak pidana berdasarkan perspektif teori hukum  positif, kepastian hukum, dan perlindungan hukum.  Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif)  dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan  konseptual. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan  hukum primer berupa peraturan perundang-undangan seperti UU ITE, UU  Pornografi, UU PDP, dan KUHP, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan  studi kasus. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode induktif untuk  menarik kesimpulan hukum.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, bentuk penyalahgunaan  Deepfake di Indonesia teridentifikasi dalam empat kategori utama, yaitu  penyebaran berita bohong (hoaks) yang memicu disinformasi (kasus Sri Mulyani),  penipuan (fraud) dengan manipulasi identitas pejabat (kasus Khofifah Indar  Parawansa), pencemaran nama baik (kasus Dr. Tony Setyobudi), dan pornografi  non-konsensual (kasus Mahasiswa Undip). Kedua, dalam perspektif hukum positif  (John Austin), instrumen hukum saat ini seperti UU ITE, UU Pornografi, dan UU  PDP telah memenuhi unsur perintah (command) dan sanksi (sanction) untuk  menjerat pelaku. Namun, ditinjau dari teori kepastian hukum (Utrecht), masih  terdapat kekaburan norma pada UU Pornografi terkait definisi tubuh asli vs sintetis,  yang berbeda dengan UU PDP yang memiliki kepastian hukum lebih tinggi. Dari  sisi teori perlindungan hukum (Philipus M. Hadjon), penegakan hukum saat ini  masih didominasi oleh perlindungan represif (pemidanaan), sementara  perlindungan preventif berupa regulasi teknis (seperti kewajiban watermarking)  dan literasi digital masih sangat minim.  Kata Kunci : Deepfake, Artificial Intelligence, Tindak Pidana, UU ITE,  Perlindungan Hukum.
%Z Khoirul Anam, S.H.I., M.S.I.