The repository administrator has not yet configured an RDF license.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP STATUS KEPEMILIKAN TANAH YANG DIDAPATKAN MELALUI PRAKTIK NOMINEE (STUDI KASUS DUSUN PEMATANG PANJANG MUARA BUNGO)
Praktik perjanjian nominee dalam kepemilikan tanah merupakan fenomena yang kompleks dan menimbulkan berbagai permasalahan hukum, baik dalam perspektif hukum positif maupun hukum Islam. Di dusun Pematang Panjang, praktik ini dilakukan oleh sesama warga negara Indonesia, baik oleh perorangan maupun oleh badan usaha yang menggunakan nama karyawan dalam sertifikat tanah. Motif pelaksanaannya meliputi alasan administratif, penghindaran batasan maksimum kepemilikan, penghindaran pajak, hingga untuk memanfaatkan program subsidi sertifikat tanah (PRONA) yang memiliki batasan luas tertentu perinduvidu. Sebagian perjanjian hanya dibuat berdasarkan kepercayaan tanpa notaris, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa dan ketidakpastian hukum. Meskipun cukup marak terjadi, praktik ini belum banyak dikaji dari sudut pandang hukum Islam, khususnya terkait kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan metode deskriptif-analitis. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di lapangan. Kerangka teori yang digunakan meliputi teori hukum perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, konsep akad Wakālah dalam hukum Islam yang menekankan pada pelimpahan kuasa, serta prinsip Sadd aż-Żari’ah yang digunakan untuk menganalisis kemungkinan mudharat yang ditimbulkan oleh praktik nominee terhadap kejelasan hukum dan hak kepemilikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perjanjian nominee yang terjadi di dusun Pematang Panjang sebagian besar tidak memenuhi syarat sah perjanjian secara hukum positif, terutama karena adanya motif yang tidak halal secara hukum. Dalam perspektif hukum Islam, praktik tersebut tidak dapat dibenarkan apabila tidak memenuhi rukun dan syarat akad Wakālah, serta berpotensi menimbulkan mafsadat sehingga patut dicegah berdasarkan prinsip Sadd aż-Żari’ah. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penyuluhan hukum kepada masyarakat agar memahami risiko hukum dari praktik pinjam nama dalam kepemilikan tanah. Kata Kunci: Perjanjian Nominee, Akad Wakālah, Sadd aż-Żari’ah
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP STATUS KEPEMILIKAN TANAH YANG DIDAPATKAN MELALUI PRAKTIK NOMINEE (STUDI KASUS DUSUN PEMATANG PANJANG MUARA BUNGO) (Text)
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP STATUS KEPEMILIKAN TANAH YANG DIDAPATKAN MELALUI PRAKTIK NOMINEE (STUDI KASUS DUSUN PEMATANG PANJANG MUARA BUNGO) (Other)
HTML Summary of #75516 TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP STATUS KEPEMILIKAN TANAH YANG DIDAPATKAN MELALUI PRAKTIK NOMINEE (STUDI KASUS DUSUN PEMATANG PANJANG MUARA BUNGO)