…
comment: The repository administrator has not yet configured an RDF license.
primary topic: PENETAPAN WALI ADHAL DISEBABKAN BEDA ORGANISASI MASYARAKAT ISLAM DI PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG (STUDI PENETAPAN NO 245/Pdt.P/2024/PA.TA)

PENETAPAN WALI ADHAL DISEBABKAN BEDA ORGANISASI MASYARAKAT ISLAM DI PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG (STUDI PENETAPAN NO 245/Pdt.P/2024/PA.TA)
type: Thesis
type: Article
abstract: Fenomena wali aḍhal karena perbedaan organisasi masyarakat Islam merupakan problem sosial keagamaan yang semakin sering muncul di tengah pluralitas masyarakat Indonesia. Salah satu kasus yang mencerminkan persoalan tersebut adalah Penetapan No. 245/Pdt.P/2024/PA.TA di Pengadilan Agama Tulungagung, di mana wali menolak menikahkan perempuan di bawah perwaliannya karena perbedaan ormas Islam antara calon mempelai perempuan dari NU dan calon mempelai laki-laki dari LDII. Penolakan tersebut menimbulkan persoalan hukum mengenai apakah perbedaan ormas Islam dapat dianggap sebagai alasan syar‘i untuk menyatakan tidak sekufu (kafa’ah), serta apakah alasan tersebut dapat dibenarkan sebagai dasar penolakan pernikahan menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Permasalahan utama penelitian ini adalah bagaimana hakim dalam menafsirkan hukum dalam perkara tersebut dan bagaimana pertimbangan hukum tersebut berdasarkan tujuan syari’ah secara luas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian field research dengan pendekatan yuridis-empiris. Data diperoleh melalui penelitian lapangan berupa wawancara dengan hakim dan tokoh agama dari NU dan LDII, serta analisis dokumen penetapan pengadilan. Penelitian ini menggunakan teori penafsiran hukum H.L.A. Hart untuk menganalisis penemuan hukum dalam mengisi ketidakjelasan hukum, teori maqāṣid al-syarī‘ah Jasser Auda sebagai alat analisis terhadap pertimbangan hukum hakim, dan teori pluralisme hukum John Griffiths untuk menganalisis ketegangan antara hukum negara, hukum Islam dan norma sosial-keagamaan yang hidup di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menggunakan metode penafsiran sosiologis dan penalaran analogi terhadap kasus-kasus wali aḍhal yang telah menjadi yurisprudensi sebelumnya, dengan menegaskan bahwa perbedaan ormas Islam tidak termasuk alasan syar‘i yang sah untuk menolak pernikahan. Hakim menolak argumentasi wali dan mengabulkan permohonan penetapan wali aḍhal, sehingga memindahkan kewenangan wali nasab ke…
date: 2026-01-06
status: published
author list: authors
type: EPrint
type: ThesisEPrint
is part of: repository
has document: PENETAPAN WALI ADHAL DISEBABKAN BEDA ORGANISASI MASYARAKAT ISLAM DI PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG (STUDI PENETAPAN NO 245/Pdt.P/2024/PA.TA) (Text)
has version: PENETAPAN WALI ADHAL DISEBABKAN BEDA ORGANISASI MASYARAKAT ISLAM DI PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG (STUDI PENETAPAN NO 245/Pdt.P/2024/PA.TA) (Text)
has published: PENETAPAN WALI ADHAL DISEBABKAN BEDA ORGANISASI MASYARAKAT ISLAM DI PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG (STUDI PENETAPAN NO 245/Pdt.P/2024/PA.TA) (Text)
subject: 297.4 Hukum Islam

PENETAPAN WALI ADHAL DISEBABKAN BEDA ORGANISASI MASYARAKAT ISLAM DI PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG (STUDI PENETAPAN NO 245/Pdt.P/2024/PA.TA) (Text)
type: Document
has file: 23203012093_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
has part: 23203012093_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf

PENETAPAN WALI ADHAL DISEBABKAN BEDA ORGANISASI MASYARAKAT ISLAM DI PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG (STUDI PENETAPAN NO 245/Pdt.P/2024/PA.TA) (Text)
type: Document

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
type: Organization

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
type: Organization

NIM.: 23203012093 Queen Adila, S.H.
type: Person
given name: NIM.: 23203012093
family name: Queen Adila, S.H.

HTML Summary of #75753 PENETAPAN WALI ADHAL DISEBABKAN BEDA ORGANISASI MASYARAKAT ISLAM DI PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG (STUDI PENETAPAN NO 245/Pdt.P/2024/PA.TA)
format: text/html
primary topic: PENETAPAN WALI ADHAL DISEBABKAN BEDA ORGANISASI MASYARAKAT ISLAM DI PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG (STUDI PENETAPAN NO 245/Pdt.P/2024/PA.TA)

297.4 Hukum Islam
type: Concept