Institutional Repository UIN Sunan Kalijaga YogyakartaSTUDI ANALISIS TERHADAP BUNGA DALAM AKAD PEMBIAYAAN MODAL USAHA DI BUMDESMA KELOMPOK PEREMPUAN DESA SUNGAI BESAR, LINGGA, KEPULAUAN RIAUNIM.: 22103080076Sarazi RamadhanauthorPerkembangan lembaga ekonomi desa menjadi salah satu instrumen penting dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan, khususnya melalui penyediaan akses pembiayaan modal usaha yang mudah dan terjangkau. Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) hadir sebagai lembaga ekonomi berbasis komunitas yang berperan dalam memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat, terutama kelompok perempuan di Desa Sungai Besar, Kecamatan Lingga Utara, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Dalam praktiknya, BUMDesma menerapkan sistem pembiayaan modal usaha dengan tambahan jasa pinjaman sebesar 1% perbulan dari pokok pinjaman guna menjaga keberlanjutan dana bergulir. Penerapan tambahan tersebut menimbulkan persoalan dalam perspektif hukum Islam, karena berkaitan dengan larangan riba dan ketentuan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hukum Bunga (Interest). Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan normatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan terhadap pengurus BUMDesma, anggota kelompok perempuan penerima pembiayaan, serta tokoh masyarakat setempat. Kerangka teori yang digunakan meliputi teori akad, teori riba, dan teori bunga dalam perspektif hukum ekonomi Islam. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara mengkaji kesesuaian praktik pembiayaan modal usaha di BUMDesma dengan prinsip-prinsip syariah, serta membandingkannya dengan ketentuan hukum Islam dan fatwa MUI yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembiayaan modal usaha di BUMDesma Desa Sungai Besar menggunakan pola dana bergulir dengan tambahan jasa pinjaman sebesar 1% perbulan yang disepakati sejak awal akad. Meskipun tambahan tersebut dipahami oleh masyarakat sebagai kontribusi sosial untuk menjaga keberlanjutan lembaga dan terbukti memberikan manfaat ekonomi bagi kelompok perempuan, dari perspektif hukum Islam praktik tersebut termasuk riba qarḍ karena adanya tambahan yang disyaratkan atas pinjaman. Hal ini bertentangan dengan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 yang menegaskan keharaman bunga dalam transaksi utang-piutang. Agar terhindar dari unsur riba, skema pembiayaan perlu disesuaikan dengan prinsip Syariah, yaitu dengan menghapus tambahan berbasis persentase dalam akad qardh dan hanya membebankan biaya administrasi yang bersifat riil, proporsional, serta transparan, atau mengalihkannya ke sistem pembiayaan berbasis bagi hasil yang mengandung pembagian risiko antara para pihak.297.273 Islam dan Ilmu Ekonomi, Perbankan Syariah, Lembaga Keuangan Syariah2026-02-11UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA;FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUMThesis

For work being deposited by its own author: In self-archiving this collection of files and associated bibliographic metadata, I grant Institutional Repository UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta the right to store them and to make them permanently available publicly for free on-line. I declare that this material is my own intellectual property and I understand that Institutional Repository UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta does not assume any responsibility if there is any breach of copyright in distributing these files or metadata. (All authors are urged to prominently assert their copyright on the title page of their work.)

For work being deposited by someone other than its author: I hereby declare that the collection of files and associated bibliographic metadata that I am archiving at Institutional Repository UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) is in the public domain. If this is not the case, I accept full responsibility for any breach of copyright that distributing these files or metadata may entail.

Clicking on the deposit button indicates your agreement to these terms.