The repository administrator has not yet configured an RDF license.
STUDI ANALISIS TERHADAP BUNGA DALAM AKAD PEMBIAYAAN MODAL USAHA DI BUMDESMA KELOMPOK PEREMPUAN DESA SUNGAI BESAR, LINGGA, KEPULAUAN RIAU
Perkembangan lembaga ekonomi desa menjadi salah satu instrumen penting dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan, khususnya melalui penyediaan akses pembiayaan modal usaha yang mudah dan terjangkau. Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) hadir sebagai lembaga ekonomi berbasis komunitas yang berperan dalam memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat, terutama kelompok perempuan di Desa Sungai Besar, Kecamatan Lingga Utara, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Dalam praktiknya, BUMDesma menerapkan sistem pembiayaan modal usaha dengan tambahan jasa pinjaman sebesar 1% perbulan dari pokok pinjaman guna menjaga keberlanjutan dana bergulir. Penerapan tambahan tersebut menimbulkan persoalan dalam perspektif hukum Islam, karena berkaitan dengan larangan riba dan ketentuan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hukum Bunga (Interest). Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan normatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan terhadap pengurus BUMDesma, anggota kelompok perempuan penerima pembiayaan, serta tokoh masyarakat setempat. Kerangka teori yang digunakan meliputi teori akad, teori riba, dan teori bunga dalam perspektif hukum ekonomi Islam. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara mengkaji kesesuaian praktik pembiayaan modal usaha di BUMDesma dengan prinsip-prinsip syariah, serta membandingkannya dengan ketentuan hukum Islam dan fatwa MUI yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembiayaan modal usaha di BUMDesma Desa Sungai Besar menggunakan pola dana bergulir dengan tambahan jasa pinjaman sebesar 1% perbulan yang disepakati sejak awal akad. Meskipun tambahan tersebut dipahami oleh masyarakat sebagai kontribusi sosial untuk menjaga keberlanjutan lembaga dan terbukti memberikan manfaat ekonomi bagi kelompok perempuan, dari perspektif hukum Islam praktik tersebut termasuk riba qarḍ karena adanya tambahan yang disyaratkan atas pinjaman. Hal ini bertentangan dengan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 yang menegaskan keharaman bunga dalam transaksi utang-piutang. Agar terhindar dari unsur riba, skema pembiayaan perlu disesuaikan dengan prinsip Syariah, yaitu dengan menghapus tambahan berbasis persentase dalam akad qardh dan hanya membebankan biaya administrasi yang bersifat riil, proporsional, serta transparan, atau mengalihkannya ke sistem pembiayaan berbasis bagi hasil yang mengandung pembagian risiko antara para pihak.
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
STUDI ANALISIS TERHADAP BUNGA DALAM AKAD PEMBIAYAAN MODAL USAHA DI BUMDESMA KELOMPOK PEREMPUAN DESA SUNGAI BESAR, LINGGA, KEPULAUAN RIAU (Text)
HTML Summary of #75933 STUDI ANALISIS TERHADAP BUNGA DALAM AKAD PEMBIAYAAN MODAL USAHA DI BUMDESMA KELOMPOK PEREMPUAN DESA SUNGAI BESAR, LINGGA, KEPULAUAN RIAU
297.273 Islam dan Ilmu Ekonomi, Perbankan Syariah, Lembaga Keuangan Syariah