Institutional Repository UIN Sunan Kalijaga YogyakartaNON-FUNGIBLE TOKEN (NFT) SEBAGAI HARTA BENDA WAKAF DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN MAQĀṢID SYARĪ‘AHNIM.: 22103080103Azi Aurel Quzzikal MeazzaauthorPenelitian ini mendalami peran Non-Fungible Token (NFT) sebagai harta benda wakaf dalam konteks hukum positif Indonesia dan perspektif Maqāṣid Syarī‘ah. Latar belakang kajian ini adalah maraknya inovasi digital di era teknologi informasi yang memunculkan instrumen filantropi baru, termasuk NFT yang bersifat unik dan mempunyai nilai ekonomi. Karakteristik NFT selaras dengan prinsip wakaf yang menekankan keberlanjutan manfaat bagi kepentingan umum. Namun belum ada aturan hukum yang implisit mengatur NFT sebagai objek wakaf, sehingga memunculkan kekosongan norma dan keraguan mengenai keabsahan inovasi ini. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Pendekatan perundang-undangan menelaah regulasi seperti Undang-Undang tentang Wakaf dan peraturan pelaksanaannya, pendekatan konseptual memaknai istilah dan prinsip hukum wakaf sedangkan pendekatan perbandingan membandingkan praktik dan pandangan fikih dari berbagai wilayah hukum yang berbeda. Kerangka teoretis mencakup teori kepastian hukum Gustav Radbruch, yang menegaskan pentingnya kepastian dan keadilan hukum dalam menghadapi fenomena baru, serta sistem Maqāṣid Syarī‘ah dari Jasser Auda yang menitikberatkan pada pencapaian kemaslahatan umum (maslahah). Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum positif Indonesia kedudukan NFT sebagai harta wakaf masih berada dalam kekosongan norma, karena Undang-Undang tentang Wakaf belum memuat aset digital seperti NFT. Meski demikian, berdasarkan perspektif Maqāṣid Syarī‘ah NFT memiliki potensi memenuhi kriteria harta wakaf. Secara fungsional, NFT bersifat kekal secara digital, mempunyai nilai guna ekonomi jangka panjang, dan mampu menghasilkan manfaat publik berkelanjutan serta memenuhi prinsip maslahah umum dalam Maqāṣid Syarī‘ah. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa NFT berpotensi sah sebagai objek wakaf sepanjang memenuhi prinsip legalitas administratif serta kemaslahatan syariah. Dengan memastikan prosedur tata cara wakaf sesuai ketentuan hukum positif (legalitas formal) dan menjaga tujuan manfaat bagi publik (kemaslahatan), NFT dapat menjadi inovasi wakaf digital yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam kontemporer. Studi ini menegaskan perlunya aturan resmi dan kepastian hukum untuk mewujudkan potensi NFT sebagai harta wakaf yang amanah dan berdaya guna. Kata Kunci: Non-Fungible Token (NFT), Wakaf Digital, Hukum Positif Indonesia, Maqāṣid Syarī‘ah, Kepastian Hukum.343.07 Hukum Ekonomi2026-02-18UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA;FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUMThesis

For work being deposited by its own author: In self-archiving this collection of files and associated bibliographic metadata, I grant Institutional Repository UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta the right to store them and to make them permanently available publicly for free on-line. I declare that this material is my own intellectual property and I understand that Institutional Repository UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta does not assume any responsibility if there is any breach of copyright in distributing these files or metadata. (All authors are urged to prominently assert their copyright on the title page of their work.)

For work being deposited by someone other than its author: I hereby declare that the collection of files and associated bibliographic metadata that I am archiving at Institutional Repository UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) is in the public domain. If this is not the case, I accept full responsibility for any breach of copyright that distributing these files or metadata may entail.

Clicking on the deposit button indicates your agreement to these terms.