%0 Thesis
%9 Skripsi
%A Nadya Rahma Rifany, NIM.: 22103080073
%B FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
%D 2026
%F digilib:76631
%I UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
%K Harga Eceran Tertinggi (HET), Perlindungan Hukum, Efektivitas  Hukum, Apotek Swasta, Maqashid Syariah
%P 197
%T PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PEMBERIAN INFORMASI HET  PERSPEKTIF EFEKTIVITAS HUKUM DAN MAQAṢID ASYSYARI  ʿAH (STUDI DI APOTEK SWASTA KECAMATAN DEPOK SLEMAN)
%U https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/76631/
%X Kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) obat merupakan instrumen  pemerintah untuk menjamin keterjangkauan harga obat serta memberikan  perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai konsumen. Ketentuan mengenai  HET diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 98  Tahun 2015 tentang Pemberian Informasi Harga Eceran Tertinggi Obat. Namun,  dalam implementasinya masih ditemukan berbagai permasalahan, khususnya  terkait pemberian informasi HET kepada konsumen di apotek. Penelitian ini  bertujuan untuk mengetahui implementasi pemberian informasi HET obat di  apotek swasta Kecamatan Depok Kabupaten Sleman serta menganalisisnya  dalam perspektif perlindungan hukum, efektivitas hukum, dan maqāṣid asysyarī  ʿah.  Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan jenis penelitian  field research yang bersifat deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui  wawancara dengan masyarakat yang tinggal di Kecamatan Depok Kabupaten  Sleman, apotek swasta di wilayah Kecamatan Depok, dan Dinas Kesehatan  Kabupaten Sleman. Didukung dengan studi dokumen dan literatur terkait  peraturan perundang-perundangan, teori perlindungan hukum, teori efektivitas  hukum dan teori maqāṣid asy-syarīʿah.  Hasil penelitian ini menunjukkan, pertama, pencantuman dan pemberian  informasi HET di apotek swasta Kecamatan Depok Sleman belum sesuai dengan  Permenkes No. 98 Tahun 2015 karena tidak ada satu pun apotek yang  menyampaikan informasi HET secara proaktif, dengan pola dominan bersifat  reaktif dan dikonfirmasi oleh 9 dari 10 (90%) konsumen yang diwawancara  menyatakan tidak pernah menerima informasi tersebut. Kedua, implementasi  peraturan HET obat belum memberikan perlindungan hukum yang memadai  secara preventif maupun represif, Belum efektif karena semua faktor yang  menentukan keberhasilan hukum masih bermasalah, serta belum mewujudkan  prinsip hifzh al-mal maupun hifzh al-nafs dalam maqāṣid asy-syarīʿah secara  substantif karena konsumen tidak memiliki informasi yang cukup.  Kata Kunci: Harga Eceran Tertinggi (HET), Perlindungan Hukum, Efektivitas  Hukum, Apotek Swasta, Maqashid Syariah
%Z Dr. Wardatul Fitri, M.H.