@phdthesis{digilib76640,
           month = {February},
           title = {ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 70/PUU-XXII/2024 TENTANG SYARAT BATAS USIA MINIMUM CALON KEPALA DAERAH},
          school = {UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA},
          author = {NIM.: 22103070111 Ilham Magistira},
            year = {2026},
            note = {Nilman S.H.I., M.Sos},
        keywords = {Putusan MK 70/PUU-XXII/2024, Batas Usia, Kepastian Hukum,
Gustav Radbruch, Maqhasid Syari?ah.},
             url = {https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/76640/},
        abstract = {Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 mengenai batas
usia minimum calon kepala daerah lahir dalam konteks polemik penafsiran
terhadap waktu pemenuhan syarat usia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Peraturan KPU Nomor 9
Tahun 2020 dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d memberikan penafsiran terhadap
penetuan batas usia minimum calon kepala daerah terhitung sejak penetapan
pasangan calon. Sedangkan Mahkamah Agung melalui Putusan Mahkamah Agung
Nomor Nomor 23 P/HUM/2024 menafsirkan bahwa penentuan batas usia minimum
calon kepala daerah terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih. Perbedaan
penafsiran antara putusan Mahkamah Agung dan regulasi teknis Komisi Pemilihan
Umum menimbulkan ketidakpastian hukum serta potensi instabilitas dalam tahapan
pencalonan Pilkada. Kondisi tersebut memunculkan kebutuhan akan penegasan
konstitusional guna menjamin kepastian norma dan konsistensi penerapan hukum
dalam sistem demokrasi lokal. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif
dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual.
Berdasarkan teori kepastian hukum Gustav Radbruch, Putusan MK No.
70/PUU-XXII/2024 memenuhi unsur kejelasan norma (clarity), konsistensi
(consistency), dan prediktabilitas (predictability). Mahkamah menegaskan bahwa
batas usia minimum harus dipenuhi pada saat penetapan pasangan calon oleh KPU,
sehingga menghilangkan multitafsir norma dan memberikan pedoman yang tegas
bagi penyelenggara maupun peserta Pilkada. Dalam kerangka nilai hukum
Radbruch, putusan ini menempatkan kepastian hukum sebagai fondasi penting
dalam menjamin keadilan dan kemanfaatan, khususnya dalam penyelenggaraan
pemilu yang demokratis dan berlandaskan prinsip negara hukum.
Dalam perspektif maqhasid syari?ah, pengaturan batas usia minimum calon
kepala daerah sejalan dengan tujuan syariat dalam mewujudkan kemaslahatan dan
mencegah kemudaratan. Ketentuan tersebut relevan dengan perlindungan terhadap
hifz al-aql melalui tuntutan kematangan intelektual, hifz al- nafs melalui kesiapan
fisik dan mental kepemimpinan, serta hifz al-maal melalui tanggung jawab dalam
pengelolaan kebijakan publik. Dengan demikian, Putusan MK ini tidak hanya
memiliki legitimasi konstitusional, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai
kemaslahatan dalam hukum Islam.
Kata Kunci: Putusan MK 70/PUU-XXII/2024, Batas Usia, Kepastian Hukum,
Gustav Radbruch, Maqhasid Syari?ah.}
}