The repository administrator has not yet configured an RDF license.
PARADIGMA RATIO DECIDENDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 116/PUU-XXI/2023 TENTANG PARLIAMENTARY THRESHOLD
Mahkamah Konstitusi kembali merubah pandangan dalam memaknai parliamentary threshold yang termaktub pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023. Hal ini implikasi atas tidak ditemukannya rasionalitas pembentuk undang-undang dalam menentukan persentase yang berubah setiap periode pemilu. Mahkamah juga tidak menemukan basis akademik ketika pembentuk undang-undang merumuskan norma tersebut. Dalam kondisi faktual, pemilu pada tahun 2009 hingga 2024 telah terjadi minimnya keadilan elektoral pemilu karena terdapat inkonsistensi penerapan besaran persentase. Sehingga mahkamah berpendapat bahwa hal ini tidak menciptakan keadilan pemilu. Maka dari itu mahkamah merubah paradigma dalam memaknai ratio decidendi. Terlebih terdapat banyak suara terbuang yang mengakibatkan terjadinya disproporsionalitas pemilu. Maka dari itu pembentuk undang-undang harus melakukan rekayasa konstitusional sebelum pemilu 2029 berlangsung. Hal ini dinyatakan demikian karena penentuan persentase parliamentary threshold sebesar 4% melanggar rasionalitas, ketidakadilan intolerable, dan kepastian hukum yang adil. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan sifat deskriptif analitis. Adapun pendekatan penelitian menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber bahan hukum penelitian yakni primer berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 dan sekunder berupa jurnal hukum, doktrin hukum, dan prinsip hukum. Metode pengumpulan data melalui studi pustaka (library research) yang berhubungan dengan konsep electoral justice dan siyasah qadhaiyyah. Selain itu teknik analisis data menggunakan metode deskriptif normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya telah terjadi pergeseran paradigma ratio decidendi dari abusive judicial review menuju responsive judicial review. Terlebih mahkamah menggunakan pendekatan judicial activism karena mengubah pandangan sebelumnya dengan menyerahkan penentuan kepada pembentuk undang-undang karena open legal policy. Sehingga sebelum pelaksanaan pemilu 2029 diharapkan pembentuk undang-undang mematuhi amanat putusan Mahkamah Konstitusi agar kebijakan yang diambil memenuhi rasionalitas, menciptakan keadilan pemilu, dan mencapai kepastian hukum yang adil. Adapun penulis menganalisis bahwasanya solusi dari problematika tersebut yang rasional yaitu pembentuk undang dapat mengatur ulang regulasi undang-undang dengan bentuk kodifikasi. Kata Kunci: Parliamentary Threshold, Ratio Decidendi, Mahkamah Konstitusi
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NIM.: 22103070098 Mohammad Alfian Ramadhani
PARADIGMA RATIO DECIDENDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 116/PUU-XXI/2023 TENTANG PARLIAMENTARY THRESHOLD (Text)
HTML Summary of #76663 PARADIGMA RATIO DECIDENDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 116/PUU-XXI/2023 TENTANG PARLIAMENTARY THRESHOLD