…
comment: The repository administrator has not yet configured an RDF license.
primary topic: PARADIGMA RATIO DECIDENDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 116/PUU-XXI/2023 TENTANG PARLIAMENTARY THRESHOLD

PARADIGMA RATIO DECIDENDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 116/PUU-XXI/2023 TENTANG PARLIAMENTARY THRESHOLD
type: Thesis
type: Article
abstract: Mahkamah Konstitusi kembali merubah pandangan dalam memaknai parliamentary threshold yang termaktub pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023. Hal ini implikasi atas tidak ditemukannya rasionalitas pembentuk undang-undang dalam menentukan persentase yang berubah setiap periode pemilu. Mahkamah juga tidak menemukan basis akademik ketika pembentuk undang-undang merumuskan norma tersebut. Dalam kondisi faktual, pemilu pada tahun 2009 hingga 2024 telah terjadi minimnya keadilan elektoral pemilu karena terdapat inkonsistensi penerapan besaran persentase. Sehingga mahkamah berpendapat bahwa hal ini tidak menciptakan keadilan pemilu. Maka dari itu mahkamah merubah paradigma dalam memaknai ratio decidendi. Terlebih terdapat banyak suara terbuang yang mengakibatkan terjadinya disproporsionalitas pemilu. Maka dari itu pembentuk undang-undang harus melakukan rekayasa konstitusional sebelum pemilu 2029 berlangsung. Hal ini dinyatakan demikian karena penentuan persentase parliamentary threshold sebesar 4% melanggar rasionalitas, ketidakadilan intolerable, dan kepastian hukum yang adil. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan sifat deskriptif analitis. Adapun pendekatan penelitian menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber bahan hukum penelitian yakni primer berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 dan sekunder berupa jurnal hukum, doktrin hukum, dan prinsip hukum. Metode pengumpulan data melalui studi pustaka (library research) yang berhubungan dengan konsep electoral justice dan siyasah qadhaiyyah. Selain itu teknik analisis data menggunakan metode deskriptif normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya telah terjadi pergeseran paradigma ratio decidendi dari abusive judicial review menuju responsive judicial review. Terlebih mahkamah menggunakan pendekatan…
date: 2026-02-24
status: published
author list: authors
type: EPrint
type: ThesisEPrint
is part of: repository
has document: PARADIGMA RATIO DECIDENDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 116/PUU-XXI/2023 TENTANG PARLIAMENTARY THRESHOLD (Text)
has version: PARADIGMA RATIO DECIDENDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 116/PUU-XXI/2023 TENTANG PARLIAMENTARY THRESHOLD (Text)
has published: PARADIGMA RATIO DECIDENDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 116/PUU-XXI/2023 TENTANG PARLIAMENTARY THRESHOLD (Text)
subject: Hukum Tata Negara

PARADIGMA RATIO DECIDENDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 116/PUU-XXI/2023 TENTANG PARLIAMENTARY THRESHOLD (Text)
type: Document
has file: 22103070098_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
has part: 22103070098_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf

PARADIGMA RATIO DECIDENDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 116/PUU-XXI/2023 TENTANG PARLIAMENTARY THRESHOLD (Text)
type: Document

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
type: Organization

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
type: Organization

NIM.: 22103070098 Mohammad Alfian Ramadhani
type: Person
given name: NIM.: 22103070098
family name: Mohammad Alfian Ramadhani

HTML Summary of #76663 PARADIGMA RATIO DECIDENDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 116/PUU-XXI/2023 TENTANG PARLIAMENTARY THRESHOLD
format: text/html
primary topic: PARADIGMA RATIO DECIDENDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 116/PUU-XXI/2023 TENTANG PARLIAMENTARY THRESHOLD

Hukum Tata Negara
type: Concept