Institutional Repository UIN Sunan Kalijaga YogyakartaPELANGGARAN ETIK DAN PERILAKU HAKIM KONSTITUSI : STUDI ATAS PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 02/MKMK/L/11/2023NIM.: 22103070083Nuhla FakhriyyaauthorPenelitian ini mengkaji pelanggaran etik dan perilaku hakim konstitusi dalam Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/MKMK/L/11/2023, khususnya yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman. Hakim konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman dituntut untuk menjunjung tinggi prinsip independensi dan imparsialitas dalam menjalankan fungsi yudisialnya guna menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Namun, dalam praktiknya, terdapat tindakan hakim yang dinilai melanggar prinsip-prinsip tersebut sehingga memunculkan persoalan serius terkait integritas dan pengawasan etik hakim konstitusi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pelanggaran etik hakim konstitusi dalam putusan MKMK. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan MKMK, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan karya ilmiah yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif normatif dengan mengaitkan temuan penelitian pada prinsip independensi dan imparsialitas dalam Bangalore Principles serta konsep amanah dan keadilan dalam Siyasah Dusturiyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Putusan MKMK Nomor 02/MKMK/L/11/2023 terdapat pelanggaran berat terhadap prinsip independensi dan imparsialitas hakim konstitusi, terutama terkait konflik kepentingan dan kegagalan menjaga jarak dari pengaruh eksternal. Dari perspektif Siyasah Dusturiyah, pelanggaran etik tersebut mencerminkan pengabaian terhadap prinsip amanah dan keadilan yang seharusnya melekat pada pemegang kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, penguatan pengawasan etik hakim konstitusi menjadi kebutuhan mendesak guna menjaga marwah Mahkamah Konstitusi dan menegakkan keadilan dalam sistem ketatanegaraan. Kata Kunci : Pelanggaran Etik, Hakim Konstitusi, MKMK342 Hukum Tata Negara2026-02-24UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA;FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUMThesis

For work being deposited by its own author: In self-archiving this collection of files and associated bibliographic metadata, I grant Institutional Repository UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta the right to store them and to make them permanently available publicly for free on-line. I declare that this material is my own intellectual property and I understand that Institutional Repository UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta does not assume any responsibility if there is any breach of copyright in distributing these files or metadata. (All authors are urged to prominently assert their copyright on the title page of their work.)

For work being deposited by someone other than its author: I hereby declare that the collection of files and associated bibliographic metadata that I am archiving at Institutional Repository UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) is in the public domain. If this is not the case, I accept full responsibility for any breach of copyright that distributing these files or metadata may entail.

Clicking on the deposit button indicates your agreement to these terms.