…
comment: The repository administrator has not yet configured an RDF license.
primary topic: PENERAPAN ULTIMUM REMEDIUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERPAJAKAN (STUDI KASUS DI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PENERAPAN ULTIMUM REMEDIUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERPAJAKAN (STUDI KASUS DI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
type: Thesis
type: Article
abstract: Sistem perpajakan Indonesia mengalami persoalan dualisme pengaturan sanksi, yakni sanksi administratif dan sanksi pidana yang berjalan beriringan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Permasalahan ini tidak hanya berhubungan dengan kepastian hukum mengenai batasan pengenaan sanksi administratif dan sanksi pidana, tetapi juga berimplikasi pada pemosisian sanksi pidana tidak lagi sebagai ultimum remedium. Di sisi lain, penting pula mengkaji bagaimana konsep yang diterapkan Direktorat Jenderal Pajak dalam menerapkan asas ultimum remedium terhadap tindak pidana perpajakan. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada dua isu utama, yaitu pertimbangan penerapan dualisme pengaturan sanksi (administratif dan pidana) dan konsep implementasi ultimum remedium di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk mengkaji dan menjawab permasalahan tersebut, Penelitian ini menggunakan teori kemanfaatan hukum yang digagas oleh Jeremy Bentham dan asas ultimum remedium, sebagai pisau analisis untuk membedah implementasi dualisme pengaturan sanksi, yakni sanksi administratif dan sanksi pidana, serta konsep penerapan ultimum remedium terhadap tindak pidana perpajakan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis empiris melalui wawancara dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), serta studi terhadap peraturan perundang-undangan. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa Pertama, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mempertimbangkan dualisme pengaturan sanksi, yakni sanksi administratif dan sanksi pidana dalam penegakan hukumnya dilakukan dengan memilih satu jenis sanksi yang tepat agar tidak membebani wajib pajak. Namun demikian, penerapan dualisme sanksi tetap d…
date: 2026-03-03
status: published
author list: authors
type: EPrint
type: ThesisEPrint
is part of: repository
has document: PENERAPAN ULTIMUM REMEDIUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERPAJAKAN (STUDI KASUS DI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (Text)
has version: PENERAPAN ULTIMUM REMEDIUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERPAJAKAN (STUDI KASUS DI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (Text)
has published: PENERAPAN ULTIMUM REMEDIUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERPAJAKAN (STUDI KASUS DI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (Text)
subject: 340 Ilmu Hukum

PENERAPAN ULTIMUM REMEDIUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERPAJAKAN (STUDI KASUS DI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (Text)
type: Document
has file: 22103040004_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
has part: 22103040004_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf

PENERAPAN ULTIMUM REMEDIUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERPAJAKAN (STUDI KASUS DI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (Text)
type: Document

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
type: Organization

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
type: Organization

NIM.: 22103040004 Aldy Bayu Samodro
type: Person
given name: NIM.: 22103040004
family name: Aldy Bayu Samodro

HTML Summary of #76680 PENERAPAN ULTIMUM REMEDIUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERPAJAKAN (STUDI KASUS DI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
format: text/html
primary topic: PENERAPAN ULTIMUM REMEDIUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERPAJAKAN (STUDI KASUS DI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

340 Ilmu Hukum
type: Concept