Institutional Repository UIN Sunan Kalijaga YogyakartaPEMBARUAN HUKUM PIDANA DAN PENGATURAN LÈSE- MAJESTÉ DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANANIM.: 22103040093Wahyu NugrohoauthorDidaulat sebagai produk pembaruan hukum pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) masih menyisakan polemik bertalian dengan pengaturan lèse-majesté yang terdapat dalam Pasal 218-220. Aktivis pro-demokrasi, berdasarkan pengalaman pada kodifikasi sebelumnya, berpandangan bahwa keberadaan pasal-pasal a quo adalah cerminan dari bentuk “rekolonisasi” dan upaya untuk melemahkan kebebasan berekspresi. Namun, sebagian pihak lainnya menilai keberadaan pasal-pasal a quo adalah upaya untuk menjaga kehidupan berdemokrasi yang proporsional. Atas polemik yang terjadi, penelitian ini bertujuan untuk menelusuri sejauh mana relevansi Pasal 218-220 KUHP Nasional dengan pembaruan hukum pidana sebagai gagasan utamanya. Analisis difokuskan pada bagaimana Pasal 218-220 KUHP Nasional, sebagai instrumen perlindungan martabat kepala negara, merespons dinamika kebebasan berekspresi dan berpendapat serta kepentingan untuk memperoleh dan menyampaikan informasi sebagai kepentingan hukum yang kerap kali diposisikan secara bersebrangan. Untuk menunjang tujuan dan fokus tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan bersifat kepustakaan (library research). Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kebijakan hukum (legal policy approach). Lebih lanjut lagi, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mengacu pada studi kepustakaan atau studi dokumen dengan analisis data bersifat deskriptif-analitis yang dilakukan melalui teknik kualitatif. Sementara itu, sebagai pisau asah analitis, penelitian ini menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, teori harm principle John Stuart Mill, dan teori uji proporsionalitas Robert Alexy. Jika dipetakan, maka teori sistem hukum bertujuan untuk memetakan kedudukan Pasal 218-220 KUHP Nasional dalam kesatuan sistem hukum, teori harm principle berfungsi untuk menakar legitimasi kriminalisasi, sedangkan teori uji proporsionalitas diposisikan sebagai parameter untuk menguji proporsionalitas pasal-pasal a quo. Penelitian ini menunjukkan bahwa Pasal 218-220 KUHP Nasional diformulasikan berdasarkan kerja-kerja evaluatif atas pengaturan sebelumnya. Pengaturan perlindungan martabat kepala negara dalam pasal-pasal a quo berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial untuk menjaga stabilitas politik domestik. Formulasinya dibentuk secara relatif ketat dan limitatif, ditunjukkan dengan perumusan unsur penghinaan yang lebih spesifik, akomodasi terhadap alasan penghapus pidana, serta penetapan sifat delik aduan absolut. Model pengaturan yang demikian tampaknya berupaya untuk menyeimbangkan antara kepentingan negara dengan kepentingan individu. Hal tersebut penting agar pasal-pasal a quo tidak menghambat kebebasan berekspresi dan kehidupan berdemokrasi. Itulah sebabnya titik persoalan dari keberadaan pasal-pasal a quo secara potensial justru berada pada bagaimana norma itu bekerja di lapangan. Kata Kunci: Pembaruan Hukum Pidana, Lèse-Majesté, KUHP340 Ilmu Hukum2026-02-26UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA;FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUMThesis

For work being deposited by its own author: In self-archiving this collection of files and associated bibliographic metadata, I grant Institutional Repository UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta the right to store them and to make them permanently available publicly for free on-line. I declare that this material is my own intellectual property and I understand that Institutional Repository UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta does not assume any responsibility if there is any breach of copyright in distributing these files or metadata. (All authors are urged to prominently assert their copyright on the title page of their work.)

For work being deposited by someone other than its author: I hereby declare that the collection of files and associated bibliographic metadata that I am archiving at Institutional Repository UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) is in the public domain. If this is not the case, I accept full responsibility for any breach of copyright that distributing these files or metadata may entail.

Clicking on the deposit button indicates your agreement to these terms.