@prefix epid: .
@prefix void: .
@prefix xsd: .
@prefix cc: .
@prefix ep: .
@prefix eprel: .
@prefix dc: .
@prefix bibo: .
@prefix geo: .
@prefix owl: .
@prefix event: .
@prefix skos: .
@prefix foaf: .
@prefix rdfs: .
@prefix rdf: .
@prefix dct: .
<>
foaf:primaryTopic ;
rdfs:comment "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^xsd:string .
dct:hasPart ;
ep:hasFile ;
rdf:type bibo:Document,
ep:Document;
rdfs:label "ANALISIS YURIDIS TERHADAP HAK PENGELOLAAN DI WILAYAH\r\nPESISIR DAN PULAU PULAU KECIL DI INDONESIA (Text)"^^xsd:string .
rdf:type bibo:Document,
ep:Document;
rdfs:label "ANALISIS YURIDIS TERHADAP HAK PENGELOLAAN DI WILAYAH\r\nPESISIR DAN PULAU PULAU KECIL DI INDONESIA (Text)"^^xsd:string .
rdf:_1 .
bibo:abstract "Penelitian ini dilatarbelakangi dengan Pengelolaan wilayah pesisir dan\r\npulau-pulau kecil yang menghadapi tantangan hukum multidimensional, termasuk\r\nketidakjelasan status hukum Hak Pengelolaan dan masalah penerbitan sertifikat hak\r\nkebendaan di wilayah laut. Penelitian ini menganalisis kedudukan hukum Hak\r\nPengelolaan wilayah laut ditinjau dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo\r\nUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan\r\nPulau-Pulau Kecil, serta mengidentifikasi upaya-upaya untuk mencegah penerbitan\r\nsertifikat selain Hak Pengelolaan di wilayah laut.\r\nPenelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan\r\npendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan analisis\r\n(analysis approach). Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar 1945,\r\nUUPA 1960, UU 27/2007, UU 1/2014, dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun\r\n2021. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan\r\npendekatan teori kepastian hukum Radbruch, teori hak menguasai negara, dan teori\r\nsistem hukum Friedman.\r\nHasil penelitian menunjukkan bahwa Hak Pengelolaan dalam UU 1/2014\r\nmerupakan transformasi dari Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3) dalam UU\r\n27/2007, dengan perubahan mendasar pada orientasi penguasaan dan\r\npemanfaatannya. Namun, masih terdapat ketidakharmonisan antara UUPA 1960\r\ndan UU 1/2014 yang membuka ruang penerbitan HGB atau SHM di wilayah laut,\r\nbertentangan dengan prinsip pengelolaan pesisir. Penelitian ini merekomendasikan\r\nupaya komprehensif melalui harmonisasi regulasi, penguatan koordinasi\r\ninstitusional, perbaikan prosedur operasional, serta penegakan hukum dan\r\npeningkatan kesadaran hukum masyarakat secara berkelanjutan.\r\nKata Kunci: Hak Pengelolaan, Wilayah Pesisir, Izin Pengelolaan, Harmonisasi\r\nHukum, Koordinasi Institusi."^^xsd:string;
bibo:authorList ;
bibo:status ;
dc:hasVersion ,
;
dct:creator ;
dct:date "2026-01-23";
dct:isPartOf ;
dct:issuer ,
;
dct:subject ;
dct:title "ANALISIS YURIDIS TERHADAP HAK PENGELOLAAN DI WILAYAH\r\nPESISIR DAN PULAU PULAU KECIL DI INDONESIA"^^xsd:string;
ep:hasDocument ,
;
ep:hasPublished ,
;
rdf:type bibo:Article,
bibo:Thesis,
ep:EPrint,
ep:ThesisEPrint;
rdfs:seeAlso .
rdf:type skos:Concept;
skos:prefLabel "340 Ilmu Hukum" .
rdfs:label "22103040088_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf"^^xsd:string .
dc:format "text/html";
dc:title "HTML Summary of #76760 \n\nANALISIS YURIDIS TERHADAP HAK PENGELOLAAN DI WILAYAH
\nPESISIR DAN PULAU PULAU KECIL DI INDONESIA\n\n";
foaf:primaryTopic .
dct:hasPart ;
foaf:name "UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA"^^xsd:string;
rdf:type foaf:Organization .
dct:isPartOf ;
foaf:name "FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA"^^xsd:string;
rdf:type foaf:Organization .
foaf:familyName "Muhammad Da'i Abdillah"^^xsd:string;
foaf:givenName "NIM.: 22103040088"^^xsd:string;
foaf:name "NIM.: 22103040088 Muhammad Da'i Abdillah"^^xsd:string;
rdf:type foaf:Person .