PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM SENGKETA TANAH DI KEBUMEN (STUDI PUTUSAN NOMOR 21/Pdt.G/2023/PN Kbm)NIM.: 22103040047Aulia Rahma Dewiauthorerjadi di Indonesia, seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap tanah dan terbatasnya ketersediaan lahan. Sengketa tersebut kerap dipicu oleh penguasaan tanah tanpa dasar hukum yang sah, yang kemudian dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam konteks hukum pertanahan nasional, sertifikat hak milik diposisikan sebagai alat bukti kepemilikan tanah yang kuat dan memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak. Namun, dalam praktik peradilan masih sering terjadi konflik antara pemegang sertifikat dengan pihak yang menguasai tanah secara turun-temurun tanpa alas hak yang jelas. Permasalahan tersebut tercermin dalam Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Kbm yang menjadi fokus penelitian ini. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan dan Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Kbm, serta bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal hukum. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum menurut Utrecht dan teori kepemilikan tanah menurut Boedi Harsono, yang kemudian digunakan untuk menganalisis pertimbangan hakim serta kedudukan hukum pemegang sertifikat hak milik dalam sengketa tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Kbm menilai perbuatan Tergugat yang menguasai tanah tanpa dasar hak yang sah sebagai perbuatan melawan hukum. Dalil eksepsi yang diajukan Tergugat tidak dapat diterima karena penguasaan tanah terbukti berasal dari hubungan sewa-menyewa, bukan sebagai pemilik. Hasil penelitian menegaskan bahwa sertifikat hak milik memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak sepanjang diterbitkan secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Sengketa Tanah, Sertifikat Hak Milik, Kepastian Hukum340 Ilmu Hukum2026-01-28UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA;FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUMThesis