http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/76826 2026-06-19T02:08:13Z info:eu-repo/semantics/descriptiveMetadata https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/76826/ IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF STUDI KASUS DI SMASNU SUMENEP (ANALISIS TANTANGAN, NILAI SOSIAL BUDAYA, DAN PERAN MASYARAKAT MADURA) Nur Aiman, NIM.: 23200012071 320.6 Kebijakan Publik Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan pendidikan inklusif di SMASNU Sumenep, dengan memusatkan perhatian pada tiga aspek pokok: dinamika implementasi kebijakan dalam kerangka Peraturan Bupati Sumenep Nomor 13 Tahun 2024, praktik diskresi guru sebagai street-level bureaucrats dalam pelaksanaan kebijakan, serta pengaruh nilai sosial budaya masyarakat Madura terhadap implementasi kebijakan pendidikan inklusif. Penelitian ini bertujuan menganalisis ketiga aspek tersebut secara mendalam guna memahami bagaimana kebijakan inklusif dihayati, diadaptasi, dan dijalankan di tingkat sekolah dalam konteks masyarakat religius komunal. Argumen sentral penelitian ini adalah bahwa implementasi kebijakan pendidikan inklusif tidak dapat dipahami secara linear dan mekanis berdasarkan teks regulasi formal, melainkan merupakan proses negosiasi yang dinamis antara norma kebijakan, kapasitas institusi, diskresi aktor pelaksana lapangan, dan ekologi nilai sosial budaya lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus instrumental. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi terhadap kepala sekolah, guru pendamping khusus, dan pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman dengan teori Street-Level Bureaucracy Michael Lipsky sebagai kerangka analisis utama. Penelitian ini menghasilkan tiga kesimpulan pokok: pertama, implementasi kebijakan berlangsung melalui proses adaptasi dan interpretasi di tingkat sekolah, dengan keterbatasan anggaran dan minimnya GPK sebagai hambatan struktural utama; kedua, diskresi guru bersifat adaptif-progresif, berfungsi sebagai jembatan antara norma kebijakan dan realitas kelas sekaligus instrumen kreatif yang memastikan layanan inklusif tetap berjalan substantif; ketiga, nilai-nilai sosial budaya Madura seperti tengka', hierarki moral bhuppa'-bhabbhu'-ghuru-rato, serta otoritas kiai berpengaruh signifikan dalam membentuk penerimaan dan pelaksanaan pendidikan inklusif di masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan pendidikan inklusif memerlukan pendekatan kebijakan yang integratif tidak hanya regulatif dan teknis, tetapi juga mempertimbangkan dimensi sosial budaya lokal serta melibatkan aktor komunitas sebagai mitra strategis. 2026-05-22 Thesis NonPeerReviewed text id https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/76826/1/23200012071_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf text id https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/76826/2/23200012071_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Nur Aiman, NIM.: 23200012071 (2026) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF STUDI KASUS DI SMASNU SUMENEP (ANALISIS TANTANGAN, NILAI SOSIAL BUDAYA, DAN PERAN MASYARAKAT MADURA). Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. info:eu-repo/semantics/objectFile info:eu-repo/semantics/objectFile info:eu-repo/semantics/humanStartPage