SUBJEKTIVASI FASILITATOR GOVERNMENTALITY DALAM PRAKTIK PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KABUPATEN BANGKA BARATNIM.: 24207021003Uci NingsihauthorKemiskinan menjadi salah satu permasalahan sosial yang kompleks dan terus menjadi perhatian utama pemerintah. Berbagai kebijakan dan program sosial telah diluncurkan oleh pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan yang bersifat struktural dan multidimensional. Program Keluarga Harapan (PKH) hadir sebagai bantuan sosial bersyarat yang tidak hanya memberi dukungan ekonomi, tetapi juga mendorong perubahan perilaku melalui pendampingan fasilitator sebagai penghubung kebijakan negara dan realitas sosial masyarakat miskin. Dalam praktiknya, fasilitator tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga membina kesadaran, kedisiplinan, dan tanggung jawab sosial penerima manfaat melalui mekanisme pembinaan, pengawasan, serta pemenuhan komitmen pendidikan dan kesehatan. Jenis peneliatin menggunkan pendekatan kualitatif dengan desain fenomenologis. Metode dalam pengambilan data menggunakan sumber data primer dan skunder yakni wawancara, dokumentasi, observasi. Penelitian ini menggunakan teori governmentality yang dikemukakan oleh Michel Foucault untuk memahami bagaimana kekuasaan modern bekerja secara halus melalui mekanisme pembinaan, pengaturan diri, dan normalisasi sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fasilitator PKH berada dalam posisi ambivalensi di satu sisi sebagai pendamping sosial yang membina dan memberdayakan, di sisi lain sebagai pengelola kepatuhan yang memastikan kewajiban administratif KPM terpenuhi. Praktik pendampingan seperti Family Development Session (FDS), monitoring komitmen pendidikan dan kesehatan, serta pencatatan kepatuhan menjadi instrumen pembentukan subjek yang patuh dan mandiri. Relasi antara fasilitator dan KPM memperlihatkan adanya negosiasi kekuasaan antara tuntutan kebijakan yang bersifat teknokratis dengan realitas sosial masyarakat di lapangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) tidak iii hanya berfungsi sebagai instrumen bantuan sosial bersyarat, tetapi juga sebagai mekanisme governmentality yang membentuk subjektivitas orang miskin melalui teknik pengaturan diri, pembinaan moral, dan rasionalitas kebijakan. Dengan demikian, fasilitator berperan sebagai agen kebijakan sekaligus aktor sosial yang menjembatani kepentingan negara dan kebutuhan masyarakat dalam proses pengentasan kemiskinan. Kata Kunci: Governmentality, Fasilitator PKH, Subjektivasi, Kemiskinan301 Sosiologi2026-04-30UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA;FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORAThesis