Institutional Repository UIN Sunan Kalijaga YogyakartaTINJAUAN LEMBAGA NEGARA TERHADAP KEDUDUKAN DAN AKUNTABILITAS LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL DALAM PENGELOLAAN ROYALTI MUSIK DI INDONESIANIM.: 22103070091Salsabiela Zahra LubisauthorPenelitian ini menganalisis tinjauan Hukum Tata Negara terhadap kedudukan dan akuntabilitas Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam pengelolaan royalti musik di Indonesia. Permasalahan utama dalam penelitian ini berakar pada Pasal 87 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menciptakan paradok kelembagaan, di mana LMKN didefinisikan sebagai lembaga nirlaba berbadan hukum privat yang dibentuk oleh elemen privat, namun diberikan kewenangan atributif untuk menjalankan fungsi negara dalam menarik dan menghimpun dana dari masyarakat. Kondisi ini menyebabkan kedudukan LMKN menjadi Unik dan Ambigu dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, sehingga memicu kekaburan wewenang pertanggungjawaban serta kevakuman mekanisme pengawasan negara. Melalui metode Yuridis Normatif, penelitian ini mengombinasikan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menganalisis konsistensi norma hukum secara hierarkis. Fokus utamanya adalah mengevaluasi sinkronisasi regulasi dari tingkat Undang-Undang hingga peraturan pelaksana teknis dalam Peraturan Menteri Hukum terbaru, guna mengidentifikasi adanya potensi tumpang tindih atau kekosongan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan LMKN merupakan anomali dalam desain kelembagaan karena substansi kewenangannya bersifat publik sementara wadah organisasinya bersifat privat. Namun, hadirnya Permenkumham Nomor 27 Tahun 2025 memberikan rekonstruksi hukum dengan mendefinisikan LMKN secara eksplisit sebagai lembaga bantu pemerintah (state auxiliary organ) yang dibentuk oleh Menteri. Bentuk akuntabilitas LMKN yang sebelumnya bersifat minimalis dan administratif kini diperkuat melalui mekanisme pengawasan aktif oleh Tim Pengawas yang didanai APBN serta mandat integrasi Pusat Data Lagu dan Musik sebagai single source of truth. Selain itu, regulasi terbaru memberikan perlindungan nyata terhadap harta benda warga negara (Hifz al-Mal) melalui pembatasan dana operasional maksimal sebesar 8% untuk menjamin transparansi dan keadilan bagi para pemilik hak ekonomi. Kata Kunci: LMKN, Hukum Tata Negara, Akuntabilitas, Royalti Musik, Lembaga Bantu Negara.342 Hukum Tata Negara2026-05-06UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA;FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUMThesis

For work being deposited by its own author: In self-archiving this collection of files and associated bibliographic metadata, I grant Institutional Repository UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta the right to store them and to make them permanently available publicly for free on-line. I declare that this material is my own intellectual property and I understand that Institutional Repository UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta does not assume any responsibility if there is any breach of copyright in distributing these files or metadata. (All authors are urged to prominently assert their copyright on the title page of their work.)

For work being deposited by someone other than its author: I hereby declare that the collection of files and associated bibliographic metadata that I am archiving at Institutional Repository UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) is in the public domain. If this is not the case, I accept full responsibility for any breach of copyright that distributing these files or metadata may entail.

Clicking on the deposit button indicates your agreement to these terms.