The repository administrator has not yet configured an RDF license.
TINJAUAN LEMBAGA NEGARA TERHADAP KEDUDUKAN DAN AKUNTABILITAS LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL DALAM PENGELOLAAN ROYALTI MUSIK DI INDONESIA
Penelitian ini menganalisis tinjauan Hukum Tata Negara terhadap kedudukan dan akuntabilitas Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam pengelolaan royalti musik di Indonesia. Permasalahan utama dalam penelitian ini berakar pada Pasal 87 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menciptakan paradok kelembagaan, di mana LMKN didefinisikan sebagai lembaga nirlaba berbadan hukum privat yang dibentuk oleh elemen privat, namun diberikan kewenangan atributif untuk menjalankan fungsi negara dalam menarik dan menghimpun dana dari masyarakat. Kondisi ini menyebabkan kedudukan LMKN menjadi Unik dan Ambigu dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, sehingga memicu kekaburan wewenang pertanggungjawaban serta kevakuman mekanisme pengawasan negara. Melalui metode Yuridis Normatif, penelitian ini mengombinasikan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menganalisis konsistensi norma hukum secara hierarkis. Fokus utamanya adalah mengevaluasi sinkronisasi regulasi dari tingkat Undang-Undang hingga peraturan pelaksana teknis dalam Peraturan Menteri Hukum terbaru, guna mengidentifikasi adanya potensi tumpang tindih atau kekosongan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan LMKN merupakan anomali dalam desain kelembagaan karena substansi kewenangannya bersifat publik sementara wadah organisasinya bersifat privat. Namun, hadirnya Permenkumham Nomor 27 Tahun 2025 memberikan rekonstruksi hukum dengan mendefinisikan LMKN secara eksplisit sebagai lembaga bantu pemerintah (state auxiliary organ) yang dibentuk oleh Menteri. Bentuk akuntabilitas LMKN yang sebelumnya bersifat minimalis dan administratif kini diperkuat melalui mekanisme pengawasan aktif oleh Tim Pengawas yang didanai APBN serta mandat integrasi Pusat Data Lagu dan Musik sebagai single source of truth. Selain itu, regulasi terbaru memberikan perlindungan nyata terhadap harta benda warga negara (Hifz al-Mal) melalui pembatasan dana operasional maksimal sebesar 8% untuk menjamin transparansi dan keadilan bagi para pemilik hak ekonomi. Kata Kunci: LMKN, Hukum Tata Negara, Akuntabilitas, Royalti Musik, Lembaga Bantu Negara.
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NIM.: 22103070091 Salsabiela Zahra Lubis
TINJAUAN LEMBAGA NEGARA TERHADAP KEDUDUKAN DAN AKUNTABILITAS LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL DALAM PENGELOLAAN ROYALTI MUSIK DI INDONESIA (Text)
TINJAUAN LEMBAGA NEGARA TERHADAP KEDUDUKAN DAN AKUNTABILITAS LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL DALAM PENGELOLAAN ROYALTI MUSIK DI INDONESIA (Other)
HTML Summary of #77189 TINJAUAN LEMBAGA NEGARA TERHADAP KEDUDUKAN DAN AKUNTABILITAS LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL DALAM PENGELOLAAN ROYALTI MUSIK DI INDONESIA