relation: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/77370/
title: LEGALITAS VIDEO AMATIR SEBAGAI ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA
creator: Iftar Ramadanta Rafid Nirosyanda, NIM.: 22103040062
subject: 345 Hukum Pidana
description: Het recht hinkt achter de feiten aan (hukum (undang-undang) itu selalu tertinggal dari peristiwa yang diaturnya). Perkembangan tekologi yang begitu pesat membawa kita di era dimana kapan dan siapa saja dapat merekam dan mendokumentasikan berbagai peristiwa yang kita alami. Termasuk suatu peristiwa tindak pidana, rekaman tersebut kerap kali disebut rekaaman video amatir. Hukum pidana memiliki sifat yang keras, karena ada kaitannya dengan pembatasan atau perampasan hak asasi seseorang. Sehingga diperlukan hukum acara pidana agar proses penegakan hukum dapat berjalan seadil adilnya dan berkepastian hukum. Alat bukti tidaklah boleh diperoleh secara melawan hukum. Lalu bagaimana kedudukan video amatir sebagai bukti mengingat dalam perolehan dan penggunaannya dapat melanggar hak privasi sedbagaimana yang diatur dalam pasal 26 UU ITE. Disisi lain terdapat bebebrapa pendapat mengenai apa yang dimaksud perluaasan alat bukti yang dimaksud dalam Pasal 5 UU ITE apakah perluasan alat bukti yang sudah ada yakni alat bukti petunjuk dan surat ataukah alat bukti baru yang berdiri sendiri. Penelitian ini menggunakan metode Normatif-Empiris, bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan sosial hukum. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan wawancara. Kemudian di analisa secara deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum dan konsep exclusionary rule. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa rekaman video amatir dapat dijadikan alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 5 UU ITE dan Pasal 235 UU Nomor 20 Tahun 2026 Tentang KUHAP, selagi dapat dijamin keutuhan dan keautentikannya dan tidak diperoleh secara tidak melawan hukum. Adapun Pasal yang kemunkinan dilanggar adalah Pasal 259 KUHP Nasional, mengenai mengambil gambar seseorang dalam ruangan tertutup yang tidak untuk umum. Adapun berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dalam praktiknya video amatir digunakan sebagai alat bukti petunjuk. Serta dalam menjaga ke utuhan dan keautentikannya perlu prosedur yang cukup rumit, sejak video amatir itu pertmaa kali di handle oleh penyidik.
date: 2026-06-02
type: Thesis
type: NonPeerReviewed
format: text
language: id
identifier: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/77370/1/22103040062_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
format: text
language: id
identifier: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/77370/2/22103040062_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf
identifier:   Iftar Ramadanta Rafid Nirosyanda, NIM.: 22103040062  (2026) LEGALITAS VIDEO AMATIR SEBAGAI ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA.  Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.