Institutional Repository UIN Sunan Kalijaga YogyakartaLEGALITAS VIDEO AMATIR SEBAGAI ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIANIM.: 22103040062Iftar Ramadanta Rafid NirosyandaauthorHet recht hinkt achter de feiten aan (hukum (undang-undang) itu selalu tertinggal dari peristiwa yang diaturnya). Perkembangan tekologi yang begitu pesat membawa kita di era dimana kapan dan siapa saja dapat merekam dan mendokumentasikan berbagai peristiwa yang kita alami. Termasuk suatu peristiwa tindak pidana, rekaman tersebut kerap kali disebut rekaaman video amatir. Hukum pidana memiliki sifat yang keras, karena ada kaitannya dengan pembatasan atau perampasan hak asasi seseorang. Sehingga diperlukan hukum acara pidana agar proses penegakan hukum dapat berjalan seadil adilnya dan berkepastian hukum. Alat bukti tidaklah boleh diperoleh secara melawan hukum. Lalu bagaimana kedudukan video amatir sebagai bukti mengingat dalam perolehan dan penggunaannya dapat melanggar hak privasi sedbagaimana yang diatur dalam pasal 26 UU ITE. Disisi lain terdapat bebebrapa pendapat mengenai apa yang dimaksud perluaasan alat bukti yang dimaksud dalam Pasal 5 UU ITE apakah perluasan alat bukti yang sudah ada yakni alat bukti petunjuk dan surat ataukah alat bukti baru yang berdiri sendiri. Penelitian ini menggunakan metode Normatif-Empiris, bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan sosial hukum. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan wawancara. Kemudian di analisa secara deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum dan konsep exclusionary rule. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa rekaman video amatir dapat dijadikan alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 5 UU ITE dan Pasal 235 UU Nomor 20 Tahun 2026 Tentang KUHAP, selagi dapat dijamin keutuhan dan keautentikannya dan tidak diperoleh secara tidak melawan hukum. Adapun Pasal yang kemunkinan dilanggar adalah Pasal 259 KUHP Nasional, mengenai mengambil gambar seseorang dalam ruangan tertutup yang tidak untuk umum. Adapun berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dalam praktiknya video amatir digunakan sebagai alat bukti petunjuk. Serta dalam menjaga ke utuhan dan keautentikannya perlu prosedur yang cukup rumit, sejak video amatir itu pertmaa kali di handle oleh penyidik.345 Hukum Pidana2026-06-02UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA;FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUMThesis

For work being deposited by its own author: In self-archiving this collection of files and associated bibliographic metadata, I grant Institutional Repository UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta the right to store them and to make them permanently available publicly for free on-line. I declare that this material is my own intellectual property and I understand that Institutional Repository UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta does not assume any responsibility if there is any breach of copyright in distributing these files or metadata. (All authors are urged to prominently assert their copyright on the title page of their work.)

For work being deposited by someone other than its author: I hereby declare that the collection of files and associated bibliographic metadata that I am archiving at Institutional Repository UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) is in the public domain. If this is not the case, I accept full responsibility for any breach of copyright that distributing these files or metadata may entail.

Clicking on the deposit button indicates your agreement to these terms.