Institutional Repository UIN Sunan Kalijaga YogyakartaTANGGUNG JAWAB BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH DALAM PENERBITAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG TERHADAP PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TANAH BERSERTIFIKAT (STUDI DI DESA PEGANJARAN KABUPATEN KUDUS)NIM.: 22103070105Tsabita Nailatun NabilaauthorPenelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data primer diperoleh melalui observasi proses pelayanan serta wawancara dengan pihak BPPKAD dan wajib pajak. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap regulasi dan dokumen pendukung administrasi PBB-P2. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk melihat kesesuaian antara ketentuan normatif dengan praktik pelayanan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab BPPKAD Kabupaten Kudus secara umum telah mencerminkan prinsip good governance dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Prinsip akuntabilitas dan aturan hukum terlihat dalam pelaksanaan administrasi mutasi objek dan subjek pajak yang mengacu pada Peraturan Bupati Kudus Nomor 21 Tahun 2025. Prosedur yang dijalankan menunjukkan adanya upaya untuk menjaga ketertiban administrasi serta kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku. Pada prinsip keterbukaan dan transparansi telah diupayakan melalui penyediaan informasi pelayanan kepada masyarakat. Namun dalam praktiknya masih ditemukan perbedaan penyampaian informasi antar petugas serta belum adanya kejelasan mengenai estimasi waktu penyelesaian layanan. Dalam perspektif amanah, pelayanan yang dilakukan oleh BPPKAD telah mencerminkan adanya tanggung jawab dalam menjalankan tugas serta kehati-hatian dalam pengelolaan administrasi perpajakan. Meskipun demikian, nilai amanah tersebut masih perlu diperkuat dalam bentuk pelayanan yang lebih konsisten dan berorientasi pada kepastian hukum. Hal ini penting agar masyarakat sebagai wajib pajak memperoleh pelayanan yang tidak hanya sesuai prosedur tetapi juga memberikan rasa keadilan dan kepastian dalam setiap proses yang dijalankan. Kata Kunci: BPPKAD, SPPT PBB-P2, Pelayanan Publik, Good Governance, AAUPB, Amanah.342 Hukum Tata Negara2026-06-02UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA;FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUMThesis

For work being deposited by its own author: In self-archiving this collection of files and associated bibliographic metadata, I grant Institutional Repository UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta the right to store them and to make them permanently available publicly for free on-line. I declare that this material is my own intellectual property and I understand that Institutional Repository UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta does not assume any responsibility if there is any breach of copyright in distributing these files or metadata. (All authors are urged to prominently assert their copyright on the title page of their work.)

For work being deposited by someone other than its author: I hereby declare that the collection of files and associated bibliographic metadata that I am archiving at Institutional Repository UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) is in the public domain. If this is not the case, I accept full responsibility for any breach of copyright that distributing these files or metadata may entail.

Clicking on the deposit button indicates your agreement to these terms.