Institutional Repository UIN Sunan Kalijaga YogyakartaPERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA LAYANAN FINANCIAL TECHNOLOGY LENDING : PENDEKATAN MAQASHID SYARIAH INDEXNIM.: 17203010027Farhat Amaliyah AhmadauthorPerkembangan teknologi ditandai dengan adanya penyediaan Layanan Jasa Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang dinilai turut berkontribusi terhadap pembangunan dan perekonomian nasional. Layanan Jasa Keuangan ini disebut juga dengan Financial Technology Lending. Semua transaksi tersebut dilakukan dengan sistem online dengan akses yang mudah , dan proses transaksi yang cepat. Risiko yang membayangi bisnis jasa layanan keuangan oleh perusahaan berbasis teknologi atau financial technology adalah pertama risiko diserang peretas, kedua risiko gagal bayar, ketiga risiko penipuan. Studi dalam penelitian ini dimaksudkan agar dapat menjawab permasalahan yang ditemukan dalam proses penelitian, diantaranya: 1. Apakah efektif upaya perlindungan hukum bagi pengguna fintech lending syariah di Indonesia? 2. Bagaiamana upaya dalam perlindungan hukum bagi pengguna Financial Technology Lending di Indonesia dalam perspektif Maqashid Syari’ah? dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian pustaka (library research), dan dibantu dengan penelitian lapangan (field research) yaitu suatu penyusunan dengan cara menghimpun, menuliskan, mengedit, mengklasifikasikan, mereduksi, mewawancara dan menjadikan data dan informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan diteliti dengan pisau analisis yaitu teori Perlindungan Hukum, Kepastian Hukum, dan Maqashid Syariah. Hasil penelitian menunjukan bahwa upaya perlindungan hukum dan kepastian hukum yang diberikan oleh Pemerintah dalam hal fintech lending syariah dalam hal regulasi sudah efektif, namun perlu adanya regulasi yang mengatur tentang fintech lending syariah secara khusus. Dalam hal penegakkan hukum belum efektif karena masih adanya fintech lending syariah yang belum terdaftar ataupun berizin sudah melakukan operasi pada perusahaannya. Dalam hal pemberian sosialisasi kepada masyarakat juga belum efektif karena masih banyak pengguna layanan jasa keuangan yang bertransaksi di fintech lending syariah yang belum terdaftar dan berizin. Upaya perlindungan hukum yang diberikan dalam konsep maqashid syariah index Muhammad Abu Zahrah yaitu edukasi, keadilan dan kesejahteraan. Edukasi sudah berjalan namun belum merata ke masyarakat. Aspek keadilan dan kemasalahatan dalam fintech lending syariah yang sudah terdaftar dan berizin di OJK sudah sesuai maqashid syariah index karena adanya regulasi yang mengatur, lembaga yang mengawasi dan sanksi yang diberikan. Namun dalam fintech lending syaraiah yang tidak terdaftar dan berizin di OJK sangat tidak adanya keadilan dan kemaslahatan, karena banyaknya pengguna layanan jasa tersebut mendapatkan kerugian.340 Ilmu Hukum2022-01-26UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA;FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUMThesis

For work being deposited by its own author: In self-archiving this collection of files and associated bibliographic metadata, I grant Institutional Repository UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta the right to store them and to make them permanently available publicly for free on-line. I declare that this material is my own intellectual property and I understand that Institutional Repository UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta does not assume any responsibility if there is any breach of copyright in distributing these files or metadata. (All authors are urged to prominently assert their copyright on the title page of their work.)

For work being deposited by someone other than its author: I hereby declare that the collection of files and associated bibliographic metadata that I am archiving at Institutional Repository UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) is in the public domain. If this is not the case, I accept full responsibility for any breach of copyright that distributing these files or metadata may entail.

Clicking on the deposit button indicates your agreement to these terms.